PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
- Authors
-
-
M. Arrafi Rajata
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Juansyah R
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Muhammad Rafa Fiandra
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
I Komang Aris Wahyudi
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Kurniawan Agung Saputra
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, UU PPLH, Strict Liability
- Abstract
- Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup merupakan isu sentral dalam hukum pidana modern. Artikel ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dengan menggunakan bahan hukum yang dihimpun dari buku Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, dan Sistem Peradilan Pidana karya Zainudin Hasan, serta merujuk pada sumber-sumber asli yang dikutip di dalamnya. Penelitian hukum normatif-kualitatif ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada teori identifikasi, vicarious liability, dan strict liability. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi pidana denda, perampasan keuntungan, penutupan usaha, pembekuan kegiatan, pencabutan izin, dan kewajiban pemulihan lingkungan. Penegakan hukum masih menghadapi tantangan berupa kompleksitas pembuktian, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan harmonisasi kelembagaan agar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat berjalan efektif.
- References
-
1. Arief, Barda Nawawi. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
2. Arief, Barda Nawawi. 2008. Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan. Semarang: Pusaka Magister.
3. Arief, Barda Nawawi. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
4. Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
5. Arief, Barda Nawawi. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
6. Arief, Dikdik M., dan Elisatris Gultom. 2006. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realitas. Jakarta: Rajawali Pres.
7. Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
8. Bawengan, Gersan W. 1989. Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi. Jakarta: Pradnya Paramita.
9. Chazawi, Adami. 2010. Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
10. Edrisy, Ibrahim Fikma, dkk. 2023. Penologi. Bandar Lampung: Pusaka Media.
11. Effendi, Tolib. 2013. Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
12. Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
13. Hamzah, Andi. 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Jakarta: Pradya Paramita.
14. Hamzah, Andi. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
15. Hamzah, Andi. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
16. Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
17. Harahap, M. Yahya. 2009. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
18. Hasan, Z. (2025). Hukum Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
19. Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
20. Hasan, Z. (2026). Hukum Pidana Khusus. Jawa Tengah: CV. Alinea Edumedia.
- Downloads
- Published
- 2026-11-01
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Silvana Alivia Fadillah, Regina Sofia Ramadhani, M. Arrafi Rajata, Armansyah Al-Ghifari, M. Athar Akbar, TANTANGAN ETIKA PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Elkann Ahmad Hidayat, Hudi Yusuf, HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Bintang Riani, Ikhwanul Muslim, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS/2023/PN SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Samuel Manik, ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) JARINGAN INTERNASIONAL KASUS WARGA BREBES TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amel Lufi Agus Tina, Risma Ayu Sinta Wati, Shaqila Bilqis Areefa NST, Sen Sen Feni Sagita, PENGUATAN NILAI NILAI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN SISTEM HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, Erwinsyah, Dede Admaudin, Tiurma Hutasima, PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisrina Azzahra, Hudi Yusuf, KUALIFIKASI PERUNDUNGAN (BULLYING) FISIK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 466 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arman, Nurhani Fithriah, PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tasfia Rahil Suherman, Derry Maya, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.