HAM dalam Bingkai Multikultural: Konflik Hutan Adat Suku Dayak Benuaq di Muara Tae, Kutai Barat
- Authors
-
-
Zaid Abdillah
Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri SemarangAuthor
-
- Keywords:
- hak asasi manusia (HAM), masyarakat adat, multikultural, hutan adat
- Abstract
- Konflik hutan adat yang terjadi antara masyarakat suku Dayak Benuaq dengan PT BSMJ di Kampung Muara Tae, Kutai Barat, Kalimantan Timur, belum terselesai sejak tahun 2012 dan sekarang kembali memanas konflik tersebut pada Juni 2025 hingga pertengahan Juli 2026. Konflik yang terjadi di Kalimantan Timur ini memperlihatkan adanya permasalahan perlindungan HAM masyarakat adat di tengah kuatnya arus ekspansi perkebunan kelapa sawit dan klaim hak guna usaha terhadap wilayah yang sedang dipertahankan secara turun-temurun. Kami membuat artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap masyarakat adat yang ada di Kampung Muara Tae dalam konflik hutan adat dengan PT Borneo Surya Mining Jaya (BSMJ) dalam bingkai Multikulturalisme. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data didapatkan dari laporan lembaga, berita, peraturan perundang-undangan, putusan MK, jurnal, dan artikel yang terkait dengan studi ini, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat adat Muara Tae belum berjalan dengan baik dan optimal. Hal ini dapat terlihat dari adanya tumpang tindih antara hak guna usaha dan hak ulayat, adanya pelaksanaan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan yang dipersoalkan, serta dalam penetapan batas administrasi yang berdampak pada wilayah adat. Konflik juga bergeser menjadi konflik horizontal antar warga, sehingga mengancam kerukunan sosial dalam masyarakat adat yang multikultural. Dengan demikian, diperlukan aturan untuk mempercepat pengakuan wilayah adat melalui aturan daerah yang berkaitan dengan penetapan hutan adat, pengesahan RUU Masyarakat Adat, dan juga implementasi FPIC yang dapat diverifikasi dalam setiap perizinan yang baru.
- References
-
Kymlicka, W. (1995). Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Clarendon Press.
Madung, O. G. (2014). Pluralitas dan konsep pengakuan intersubjektif dalam pemikiran Axel Honneth. Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara, 13(2), 1–29. https://doi.org/10.36383/diskursus.v13i2.70
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
Muazam, A. R. (2026, 9 Agustus). Sulitnya negara jamin hak masyarakat adat. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2026/08/09/sulitnya-negara-jamin-hak-masyarakat-adat/
Muazzin. (2014). Hak masyarakat adat (indigenous peoples) atas sumber daya alam: Perspektif hukum internasional. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7
Satriani. (2026). Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap tumpang tindih hak ulayat dengan hak guna usaha dalam perspektif hukum pertanahan Indonesia. Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, 2(3), 539–556. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/article/view/62622
Septiyani, A. (2026). Implementasi prinsip free, prior, and informed consent (FPIC) dalam pemenuhan hak masyarakat adat di Papua Barat [Skripsi, Universitas Pasundan]. Repository UNPAS. https://repository.unpas.ac.id/id/eprint/83985
Sitoningrum, N. D. (2026, 4 Agustus). Konflik berlarut, masyarakat Muara Tae tolak ekspansi sawit di hutan adat. Mongabay Indonesia. https://mongabay.co.id/2026/08/04/konflik-berlarut-masyarakat-muara-tae-tolak-ekspansi-sawit-di-hutan-adat/
Sukirno. (2016). Tindak lanjut pengakuan hutan adat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Masalah-Masalah Hukum, 45(4), 259–267. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.259-267
Taylor, C. (1994). The politics of recognition. Dalam A. Gutmann (Ed.), Multiculturalism: Examining the politics of recognition (hlm. 25). Princeton University Press.
Putri Mei Lestari Lubis dan Dwiki Putra Perkasa. (2025). Analisis yuridis prinsip free, prior, informed consent (FPIC) sebagai instrumen pencegahan pelanggaran hak asasi manusia pada pertambangan di wilayah adat. El-Iqthisady, 7(2). https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i2.63392
M. Faisal Rahendra Lubis dkk. (2025). Hak menguasai negara vs hak ulayat: dialektika keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat lokal. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran. https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/download/55255/33454/195644
Maryati Bachtiar dan Riska Fitriani. (2017). Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan. Jurnal Media Hukum. https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/download/3050/2838
Joeni Kurniawan. (2018). When human rights are not enough: A “failure” of multiculturalism in Indonesia? (A preliminary hypothesis). Journal of Southeast Asian Human Rights. https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JSEAHR/article/view/5332
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012.
United Nations General Assembly. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (A/RES/61/295).
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya fauzi, Kanaya Salsabilla, Nofa kamelia, Roni Rustandi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triwanto, Imam Al Ghozali Hide Wulakada, REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Yosanda Syahwa Septyani, Oci Senjaya, HUMAN ERROR DAN INTENTIONAL MISUSE DALAM PENYEBARAN HOAKS POLITIK BERBASIS AI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vrilliana Mikha Immanuela, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Istiqomah, UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Yosanda Syahwa Septyani, Oci Senjaya, HUMAN ERROR DAN INTENTIONAL MISUSE DALAM PENYEBARAN HOAKS POLITIK BERBASIS AI: PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.