IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
- Authors
-
-
Alyvia Helen
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Brillian M Al Hidayat
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Intan Nuraini
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Ryan Neizza Sutedja
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, hukum pidana nasional, keadilan, penegakan hukum, persamaan di hadapan hukum
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, bertanggung jawab, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, menganalisis pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, serta mengkaji kesesuaian penerapan hukum pidana di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan Pancasila, hukum pidana, dan keadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan kedudukan di hadapan hukum, perlindungan masyarakat, serta penerapan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal integritas aparat, konsistensi penerapan hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar sistem hukum pidana nasional dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- References
-
A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8.
Andi Lala. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 724–737. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286
Arfan Kaimuddin. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. Jurnal Lex Crimen, 8.
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
Arifin, R. (2023). Pancasila Values in the New Indonesian Criminal Code: Does the Code More Humanist? Journal of Law and Legal Reform, 4.
Arpansa, S., & Hasan, Z. (2025). Penguatan Asas Legalitas dan Penguatan terhadap Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Judge: Jurnal Hukum, 06. https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1594
Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana. CV. Alinea Edumedia.
Kumalasari, R. (n.d.). Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif HAM.
Lala, A. (2019). Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 4(5).
Mahmud, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Mimbar Justitia, 4(1). https://jurnal.unsur.ac.id/jmj
Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
RR Sita Prameswari. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Jurnal Hukum, 6.
Saputra, D. S., & Pratiwi, A. A. (n.d.). Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tujuan Pemidanaan Berdasarkan KUHP Nasional. Cenderawasih Law Journal. https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/index
Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Valda Develyna, DAMPAK BEBAN PAJAK HIBURAN TERHADAP HARGA LAYANAN DAN MINAT KONSUMEN PADA USAHA KARAOKE DI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ayu Dwi Irawati, Nabila Adhelia Putri, The Legal Status of Indonesia’s Archipelagic Sea Lanes (ALKI) Under the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) in Relation to the Operation of Foreign Unmanned Underwater Vehicles , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Resta Jaelani, Dede Agus, Rully Syahrul Mucharom, KETIDAKSESUAIAN INFORMASI LABEL PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erik Simanjuntak, Kadek Mery Herawati, EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA DALAM KONDISI OVERKAPASITAS DI LAPAS KELAS I BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurahmah Mohammed Abulmalik Albarakati, Anisa Adelia Permataasih, Muhamad Vikri, Moch. Hoerul Gunawan, UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH LITIGASI DAN NON LITIGASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abid Raihan Naufal Subagyo, Agus Satmoko Adi, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KETUA ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) DI SMA NEGERI 18 SURABAYA TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Jessica Aurelia Kurniawan, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.