NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Muhammad Ilham Alparsy
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Andika Pratama
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Airlangga Ari Putra
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Adil Rahma Dinata
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Cipta Ambar Wati
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, Hukum Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Sosial, Kemanusiaan, Keadilan Restoratif, Digitalisasi UMKM
- Abstract
- Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menandai pergeseran hukum pidana Indonesia dari orientasi pembalasan menuju koreksi, pemulihan, dan rehabilitasi. Pergeseran ini lazim dibaca sebagai penerjemahan nilai Pancasila, tetapi pembahasannya cenderung berhenti pada norma pemidanaan dan jarang diuji terhadap kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai kemanusiaan (Sila Kedua) dan keadilan sosial (Sila Kelima) diwujudkan dalam pembaruan hukum pidana, serta mengorelasikannya dengan temuan wawancara terhadap seorang pengembang web tentang kesenjangan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Pasal 51–54 KUHP Nasional menerjemahkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial ke dalam tujuan dan pedoman pemidanaan; (2) keadilan sosial dalam hukum pidana tidak hanya bekerja pada tahap pemidanaan, tetapi juga sebelum dan sesudahnya; dan (3) ketimpangan fasilitas dan edukasi digital yang diungkap narasumber menunjukkan perlunya kebijakan nonpenal sebagai bagian dari politik hukum pidana. Artikel ini menawarkan kerangka keadilan sosial tiga tahap (pra-pemidanaan, pemidanaan, pascapemidanaan) sebagai alat analisis pembaruan hukum pidana. Temuan empiris bersifat ilustratif karena bersumber dari satu narasumber.
- References
-
1. Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.
2. Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89744-4-3.
3. Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.
4. Hasanah, U., & Aulia, T. (2024). Studi komparasi: Restorative justice Indonesia dan Belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Jurnal Sapientia et Virtus, 9(2).
5. Kaelan. (2003). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
6. Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
7. Packer, H. L. (1968). The limits of the criminal sanction. Stanford University Press.
8. Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta perubahannya.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
17. Wawancara dengan Rey Rifa Erlangga (pengembang web dan tokoh muda inspiratif), 9 Oktober 2026, Bandar Lampung.
- Downloads
- Published
- 2026-10-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Candra Irawan, Hafidza Zia, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha untuk Melindungi Konsumen terhadap Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Bengkulu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, ANALISIS PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: KAJIAN TERHADAP REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raihan Khalish Fahlevi, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khalilah Salsabila, Puteri Annisa Amanah, Sesil Nur Hidayah, Anita Kamilah, ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: PROBLEMATIKA PEMENUHAN PRESTASI DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Amalia Az-Zahra, Sirman Dahwal, Edytiawarman Edytiawarman, PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERWASIAT (TESTAMENTAIRE VRIJHEID) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Abdan Mukti Widodo, Aditya Alif Hermawan, Anggara Kautsar Puru D G, KEDUDUKAN TANAH WARIS ADAT TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atika Ayu Setia Harnum, Anida Nurjanah, Hairunnisa, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI UUPA DALAM PROGRAM PTSL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.