NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
- Authors
-
-
Muhammad Ilham Alparsy
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Andika Pratama
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Airlangga Ari Putra
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Adil Rahma Dinata
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor -
Cipta Ambar Wati
Universitas Bandar Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, Hukum Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Sosial, Kemanusiaan, Keadilan Restoratif, Digitalisasi UMKM
- Abstract
- Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada 2 Januari 2026 menandai pergeseran hukum pidana Indonesia dari orientasi pembalasan menuju koreksi, pemulihan, dan rehabilitasi. Pergeseran ini lazim dibaca sebagai penerjemahan nilai Pancasila, tetapi pembahasannya cenderung berhenti pada norma pemidanaan dan jarang diuji terhadap kondisi sosial masyarakat yang menjadi sasaran hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai kemanusiaan (Sila Kedua) dan keadilan sosial (Sila Kelima) diwujudkan dalam pembaruan hukum pidana, serta mengorelasikannya dengan temuan wawancara terhadap seorang pengembang web tentang kesenjangan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Pasal 51–54 KUHP Nasional menerjemahkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial ke dalam tujuan dan pedoman pemidanaan; (2) keadilan sosial dalam hukum pidana tidak hanya bekerja pada tahap pemidanaan, tetapi juga sebelum dan sesudahnya; dan (3) ketimpangan fasilitas dan edukasi digital yang diungkap narasumber menunjukkan perlunya kebijakan nonpenal sebagai bagian dari politik hukum pidana. Artikel ini menawarkan kerangka keadilan sosial tiga tahap (pra-pemidanaan, pemidanaan, pascapemidanaan) sebagai alat analisis pembaruan hukum pidana. Temuan empiris bersifat ilustratif karena bersumber dari satu narasumber.
- References
-
1. Hasan, Z. (2025a). Hukum pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89961-7-9.
2. Hasan, Z. (2025b). Sistem peradilan pidana. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-623-89744-4-3.
3. Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV Alinea Edumedia. ISBN 978-634-7634-27-6.
4. Hasanah, U., & Aulia, T. (2024). Studi komparasi: Restorative justice Indonesia dan Belanda sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Jurnal Sapientia et Virtus, 9(2).
5. Kaelan. (2003). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
6. Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
7. Packer, H. L. (1968). The limits of the criminal sanction. Stanford University Press.
8. Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
10. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian terhadap Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta perubahannya.
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
17. Wawancara dengan Rey Rifa Erlangga (pengembang web dan tokoh muda inspiratif), 9 Oktober 2026, Bandar Lampung.
- Downloads
- Published
- 2026-10-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nabila Cynta, Sariyah, Efriyanto, INTERPRETASI HUKUM ATAS MAKSIMAL BESARAN BUNGA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 89 K/PDT/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eva Miranda, Putra Aguswandi, Jummaidi Saputra, TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL LISTRIK DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irni Kurniawati Hi Sulaiman, Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Teoretis dan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Desa Luhu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Della Angelica Putri, Abraham Ferry Rosando, TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL CHILD GROOMING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Fatimah Halim, Urgensi Penerapan Sistem Khilafah di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Negara Hukum dan Demokrasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indra Kurniawan, TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alvinto Suud, Sinintha Yuliansih Sibarani, PERAN PEMERINTAH KAMBOJA DALAM MELINDUNGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING: KEBIJAKAN DAN UPAYA PENANGANAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Vadila, M. Ali Marzuqi, TRADISI UANG JUJOKH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL -SYARI’AH DAN HUKUM POSITIF Studi Kasus di Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.