IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI BERSYARAT TERHADAP PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU
- Authors
-
-
Brama Kharisman
Magister Hukum, Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- Pidana mati bersyarat, KUHP Nasional, kepastian hukum, independensi hakim, peradilan pidana
- Abstract
- Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting terhadap konstruksi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif, sedangkan Pasal 100 mengatur mekanisme pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan normatif mengenai independensi hakim, parameter penyesalan dan harapan perbaikan diri, penilaian sikap dan perbuatan terpuji, serta mekanisme perubahan dan pelaksanaan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum penerapan pidana mati bersyarat terhadap praktik peradilan pidana pasca berlakunya KUHP Nasional serta merumuskan model penerapan yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori tujuan pemidanaan, dan prinsip proporsionalitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pidana mati bersyarat memperluas ruang individualisasi pemidanaan, tetapi menuntut standar pertimbangan hakim dan evaluasi perilaku yang transparan. Ketidakjelasan indikator evaluasi berpotensi menimbulkan disparitas, sedangkan koordinasi yang tidak terstruktur dapat menghambat kepastian pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang terukur, dokumentasi pembinaan yang dapat diverifikasi, mekanisme evaluasi yang akuntabel, dan koordinasi kelembagaan sesuai kewenangan masing-masing. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen implementasi tanpa mengurangi independensi hakim dan hak-hak terpidana.
- References
-
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2020). Batas waktu pelaksanaan pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(3). https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073
Bhismaning, P. O., & Hariyanto, D. R. S. (2026). Legal certainty in the execution of death sentences after Indonesia's 2023 Criminal Code: Probationary death sentence, lex favor reo, and transitional governance. International Journal of Business, Law, and Education, 7(1). https://doi.org/10.56442/ijble.v7i1.1471
Hasibuan, H. A., Syaifudin, A., & Muhibbin, M. (2026). Legal certainty regarding the condition for changing the death penalty to life imprisonment in Article 100 paragraph 4 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). Academia Open, 11(2). https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.14985
Hasibuan, S. W. F., Helvis, H., Sembiring, M. S. A., & Wasahua, I. (2026). Legal certainty regarding the probationary period for the death penalty under Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Journal of Law, Politic and Humanities, 6(6). https://doi.org/10.38035/jlph.v6i6.3760
Hapsari, P. P., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). The conditional death penalty in Indonesia's new Criminal Code: Between criminal law reform and non-derogable rights. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 26(2). https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.68297
Lim, A. J., Siregar, E., & Najemi, A. (2026). Dilema pidana mati bersyarat antara kepastian hukum dan fenomena deret tunggu kematian. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 7(1). https://doi.org/10.22437/pampas.v7i1.52729
Montolalu, D. C., Lolong, W. R. J., & Runtunuwu, Y. B. (2026). Kepastian hukum eksekusi pidana mati dalam perspektif Pasal 100 KUHP 2023.
Pradipa, R. R., & Widyawati, A. (2026). Legal and human rights implications of the unexecuted death penalty in Indonesia based on the principle of humanity. Law Research Review Quarterly, 12(2), 720–740. https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.42293
Putri, A. M., Deliana HZ, E., & Ardiyanto, S. Y. (2024). Conditional death penalty policy in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is linked to the principle of legal certainty. Melayunesia Law, 8(2). https://doi.org/10.30652/8pf6st20
PUI PT Business Law, Rizki, Waruwu, A. S., Surbakti, D. S., & Sari, D. P. (2026). Pidana mati bersyarat: Pergeseran retributif menuju rehabilitatif dalam KUHP. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 6(1). https://doi.org/10.29313/jrih.v6i1.10518
- Downloads
- Published
- 2026-10-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Kaila Cantika Carissa Putri, Keisya Aulia Nissa, Esih Nurmala Sari, Ifa Putri Anjala, Gisela Meiselina, Rekonstruksi Hukum Pidana Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfiyyah Salsabila, Zhahra Amelia, Laillatul Luthfyya, Lutviko Muhammad H, Leo Raditya Pratama, PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfarisi, Fadillah, Rizki Andini, Diva Utami Azura, Shintia Ronauli Br Simare Mare, Rama Arjuna Putra, Harmonisasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Peran, Kendala, dan Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asti Ananta, Jelita, Rindu Davina Anisa Andari, Humaira Shalih Ammash, Aprisa Ruslan, NILAI KEMANUSIAAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aisah Almaghfirah, Annisa Zahra Ramadhani, Dina Sofiana, Depi Rahmawati, Julia Adel Putri, REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA NASIONAL BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Darren Valencio, Brigita Malika Namira A, Made Pika Amelia A, Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Antin Paramita, Nasywa Ananta, Sania Dwi Cahyani, Reva Adinda Putri, Tiara Fitriani, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lyra Liyana, Meazza Vinzaghi, Avriska Mulya Tara Maharani, Maylandri Leoganda Turnip, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rafif Al Rabani, Hudi Yusuf, URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.