IMPLIKASI HUKUM PENERAPAN PIDANA MATI BERSYARAT TERHADAP PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA KUHP BARU
- Authors
-
-
Brama Kharisman
Magister Hukum, Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- Pidana mati bersyarat, KUHP Nasional, kepastian hukum, independensi hakim, peradilan pidana
- Abstract
- Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting terhadap konstruksi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus yang diancamkan secara alternatif, sedangkan Pasal 100 mengatur mekanisme pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun. Pengaturan tersebut menimbulkan persoalan normatif mengenai independensi hakim, parameter penyesalan dan harapan perbaikan diri, penilaian sikap dan perbuatan terpuji, serta mekanisme perubahan dan pelaksanaan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum penerapan pidana mati bersyarat terhadap praktik peradilan pidana pasca berlakunya KUHP Nasional serta merumuskan model penerapan yang berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori tujuan pemidanaan, dan prinsip proporsionalitas. Hasil analisis menunjukkan bahwa mekanisme pidana mati bersyarat memperluas ruang individualisasi pemidanaan, tetapi menuntut standar pertimbangan hakim dan evaluasi perilaku yang transparan. Ketidakjelasan indikator evaluasi berpotensi menimbulkan disparitas, sedangkan koordinasi yang tidak terstruktur dapat menghambat kepastian pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang terukur, dokumentasi pembinaan yang dapat diverifikasi, mekanisme evaluasi yang akuntabel, dan koordinasi kelembagaan sesuai kewenangan masing-masing. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen implementasi tanpa mengurangi independensi hakim dan hak-hak terpidana.
- References
-
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Rahardjo, S. (2006). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.
Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2020). Batas waktu pelaksanaan pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(3). https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073
Bhismaning, P. O., & Hariyanto, D. R. S. (2026). Legal certainty in the execution of death sentences after Indonesia's 2023 Criminal Code: Probationary death sentence, lex favor reo, and transitional governance. International Journal of Business, Law, and Education, 7(1). https://doi.org/10.56442/ijble.v7i1.1471
Hasibuan, H. A., Syaifudin, A., & Muhibbin, M. (2026). Legal certainty regarding the condition for changing the death penalty to life imprisonment in Article 100 paragraph 4 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP). Academia Open, 11(2). https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.14985
Hasibuan, S. W. F., Helvis, H., Sembiring, M. S. A., & Wasahua, I. (2026). Legal certainty regarding the probationary period for the death penalty under Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Journal of Law, Politic and Humanities, 6(6). https://doi.org/10.38035/jlph.v6i6.3760
Hapsari, P. P., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2026). The conditional death penalty in Indonesia's new Criminal Code: Between criminal law reform and non-derogable rights. Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 26(2). https://doi.org/10.24252/al-risalah.v26i2.68297
Lim, A. J., Siregar, E., & Najemi, A. (2026). Dilema pidana mati bersyarat antara kepastian hukum dan fenomena deret tunggu kematian. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 7(1). https://doi.org/10.22437/pampas.v7i1.52729
Montolalu, D. C., Lolong, W. R. J., & Runtunuwu, Y. B. (2026). Kepastian hukum eksekusi pidana mati dalam perspektif Pasal 100 KUHP 2023.
Pradipa, R. R., & Widyawati, A. (2026). Legal and human rights implications of the unexecuted death penalty in Indonesia based on the principle of humanity. Law Research Review Quarterly, 12(2), 720–740. https://doi.org/10.15294/lrrq.v12i2.42293
Putri, A. M., Deliana HZ, E., & Ardiyanto, S. Y. (2024). Conditional death penalty policy in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is linked to the principle of legal certainty. Melayunesia Law, 8(2). https://doi.org/10.30652/8pf6st20
PUI PT Business Law, Rizki, Waruwu, A. S., Surbakti, D. S., & Sari, D. P. (2026). Pidana mati bersyarat: Pergeseran retributif menuju rehabilitatif dalam KUHP. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 6(1). https://doi.org/10.29313/jrih.v6i1.10518
- Downloads
- Published
- 2026-10-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasta Nurdayatri, Putri Nurannisa Pratiwi HN, Irsyad Dhahri Samad, DINAMIKA KOERSI DAN RESIPROSITAS DALAM DIPLOMASI NUKLIR MULTILATERAL: KASUS JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) DAN PASCA-PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Setia Putra, Hamzah Arridho, Anjani Syafira Arbie Widarsono, May Syarah, Najwa Putri Andanil, Nurtri Sarimayu, ANALISIS PERAN PT. JASA RAHARJA WILAYAH RIAU DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Fitriani, Irsyad Dhahri, DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA ZEE LAUT NATUNA UTARA: ANALISIS KASUS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK (2010-2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devina Claudya, Ishma Alayya Nur Ivan, Muhammad Mawla Fayyazh, Muhammad Erlangga, Raditya Saputra, EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLISI GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Putri Ardhana, Yenny Febrianty, Sobar Sukmana, Bambang Heriyanto, STANDAR HUKUM KESELAMATAN PENERBANGAN INTERNASIONAL DAN KELALAIAN PILOT: STUDI KONVENSI CHICAGO 1944 PADA KASUS BATIK AIR 25 JANUARI 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Taqiyyah Rihhadatul Aisyah Diast Sukarta, Nur Azizah Retno Ariyanti, Nanda Sonia Salsabila, Governing Artificial Intelligence Beyond Borders: The Role of International Organizations in the Evolution of International Law , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Aprianti Sendja Siahaan, Muhammad Nazril Ilham, Putri Ulandari, Widy Yolanda, Perawati, BAHASA INDONESIA SEBAGAI WUJUD BELA NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riris Rismawati, Maitan Citra Lestari, Devi Alika Avrilia, Hilda Intan Rahmadan, Irawan Hadi Wiranata, STRATEGI MENJAGA KETAHANAN NASIONAL MELALUI PELESTARIAN BUDAYA DI SANGGAR TARI SEKAR MAYANG DESA DONGKO PADA ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldira Novyardi, Amelia Febrina Rusdian, Delia Cahya Rani, Revita Ardi Ningtyas, Tiar Saurmauli Pasaribu, Tiara Febrianti, MENUMBUHKAN JIWA NASIONALISME: EDUKASI BELA NEGARA UNTUK GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.