IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL
- Authors
-
-
Antin Paramita
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Nasywa Ananta
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Sania Dwi Cahyani
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Reva Adinda Putri
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Tiara Fitriani
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, hukum pidana nasional, keadilan, penegakan hukum, persamaan di hadapan hukum
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sekaligus pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan sistem hukum pidana nasional. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, transparan, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional serta mengidentifikasi upaya untuk meningkatkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Data wawancara digunakan untuk menggali pandangan narasumber mengenai keadilan hukum, persamaan kedudukan di hadapan hukum, kesesuaian penegakan hukum dengan nilai-nilai Pancasila, serta harapan terhadap perkembangan sistem hukum pidana nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih memerlukan perbaikan untuk menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara di hadapan hukum. Penegakan hukum perlu didukung oleh aparat yang jujur, profesional, dan tidak memihak, serta mengutamakan keadilan dan menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang adil serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
- References
-
1. Andi Lala. (2021a). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 724–737. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286
2. Andi Lala. (2021b). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 724–737. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286
3. Arpansa, S., & Hasan, Z. (2025). Penguatan Asas Legalitas dan Penguatan Terhadap Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Judge: Jurnal Hukum, 06. https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1594
4. Fatahillah Akbar, M. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Vol. 51, Number 2).
5. Hasan, Z. (2025a). Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia (Vol. 11). Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
6. Hasan, Z. (2025b). Sistem Peradilan Pidana. CV. Alinea Edumedia.
7. Prasetyo, D., & Herawati, R. (n.d.). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia.
8. Utomo, N. P. (2023). Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Yang Religius Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. 04 Nomor 01.
9. Yonas Bo, F. (2017). Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional (Pancasila as the Source of Law in the National Legal System).
10. Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863
- Downloads
- Published
- 2026-10-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nuri’ah Natis Soleha, Oci Senjaya, VIKTIMISASI PEREMPUAN KORBAN LOVE SCAMMING DALAM PERSPEKTIF ROUTINE ACTIVITY THEORY DAN VIKTIMOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farhan Narawangsa Hanggara, KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Sona Ayu, Sirman Dahwal, Emelia Kontesa, AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SERIAL MONOGAMI DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT BUGIS DI DESA RIAK SIABUN I KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SELUMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nadiva Hermanda, ANALISIS PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditiya Zahendra, Muhammad Zandra Asmy, Muhammad Ikhwan Ramadhan, PERAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT LATIHAN MILITER BERSAMA INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DI KEPULAUAN LINGGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andi Siti Raisya Batari Mughni, Irsyad Dhahri Somad, Diplomasi Perdamaian Indonesia dalam Board of Peace: Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Identitas Keagamaan, dan Dilema Keterlibatan dalam Arsitektur Perdamaian Gaza (2025–2026) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septrian Azeri, Edra Satmaidi, Ilham Kurniawan Ardi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAN PILKADA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Sona Ayu, Sirman Dahwal, Emelia Kontesa, AKIBAT TERJADINYA PERKAWINAN SERIAL MONOGAMI DALAM HAL PEMBAGIAN WARIS MENURUT ADAT BUGIS DI DESA RIAK SIABUN I KECAMATAN SUKARAJA, KABUPATEN SELUMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.