NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KUHP NASIONAL: ANTARA KEADILAN, KEMANUSIAAN DAN KEPASTIAN HUKUM
- Authors
-
-
Abdul Raafi Ansori
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Chatarina Vallerie Nesty Negho
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Elvin Kurniawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Qaila Yulieta Salsabila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Vincencia Veeren
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, KUHP Nasional, keadilan, kemanusiaan, kepastian hukum
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam hukum pidana, nilai-nilai Pancasila penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga mewujudkan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan kepastian hukum. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Namun, pembaruan aturan perlu diikuti dengan pelaksanaan hukum yang adil dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan KUHP Nasional, khususnya dalam hubungan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh wawancara dengan Naufal Aqil Putra Pratama, Wakil Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kajian peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya terletak pada pembentukan aturan, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, profesionalitas aparat, perlindungan hak korban, serta kesetaraan masyarakat di hadapan hukum. Penelitian ini menawarkan gagasan bahwa keberhasilan KUHP Nasional perlu dinilai melalui keterhubungan antara kualitas aturan, proses penegakan hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat.
- References
-
1. Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
2. Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
3. Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
4. Furnamasari, Y. F. (2024). Peran pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa: Suatu upaya membangun etika dan moral. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 5(2).
5. Arief, Barda Nawawi. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
6. Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
7. Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
8. Hasan, Z. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. Journal of Law and Nation.
9. Muhammad Fadhil, Satria Hudaf Akhriansyah, William Kristo Wijaya, & Riska Andi Fitriono. (2022). Perspektif Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora.
10. Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jurnal Kewarganegaraan.
11. Suyono, Jihan Amelia Nadiul Fatriah, Bellatrix Nandayani, dkk. (2025). Penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Journal of Student Research.
12. Muhammad, Aceng. (2024). Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi: Masih Relevankah?. Civil and Military Cooperation Journal.
13. Vincent Prince Eden Ambarita. (2025). Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Generasi Muda Bangsa Indonesia Di Era Modern. Journal Of Social, Justice And Policy.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nur Vadila, M. Ali Marzuqi, TRADISI UANG JUJOKH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL -SYARI’AH DAN HUKUM POSITIF Studi Kasus di Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Lampung Selatan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisanul Hal.A. Panggabean1*, Bintang Putra Cakti2, Daman Huri3, Fazar Ramadhan4, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Istiqomah, UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Putri Defi, KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SELAKU PENJAMIN KEBENDAAN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, José Boavida Simões, MELAMPAUI FORMALISME HUKUM: PENDEKATAN POLITIK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Aqilla, Taufit Hidayat Lombu, Krispinus Loin, ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami, Melisa Sakilatul Sarifah, PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.