UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING
- Authors
-
-
Aliyah Istiqomah
Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- PayLater, klausula baku, perjanjian elektronik, perlindungan konsumen, predatory lending
- Abstract
- Perkembangan layanan keuangan digital melalui Buy Now Pay Later (PayLater) memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan klausula baku dalam perjanjian elektronik dan indikasi praktik predatory lending. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula baku dalam perjanjian elektronik PayLater serta mengkaji konstruksi perlindungan hukum bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku tidak serta-merta menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, melainkan harus dinilai berdasarkan pemenuhan syarat sah perjanjian, transparansi informasi, iktikad baik, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Indikasi predatory lending dapat ditinjau melalui ketidaktransparanan biaya, ketidakseimbangan kontraktual, pembebanan denda yang tidak wajar, dan praktik penagihan yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum konsumen perlu diperkuat melalui pengendalian klausula baku, keterbukaan informasi, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dalam perjanjian elektronik dan perlindungan hak konsumen guna mewujudkan layanan pembiayaan digital yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
- References
-
1. Dwita Sakuntala, dkk. (2025). Ekonomi Digital Menuju Inklusi Keuangan dan Ekonomi Hijau. Jawa Tengah: PT. Pena Persada Kerta Utama.
2. Johannes Gunawan, dkk. (2021). Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. Jerman: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
3. Marjan Miharja. (2023). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Bandung: Cendekia Press.
4. Peter Mahmud Marzuki. (2020). Penelitian Hukum. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
5. UNCTAD. (2026). Indonesia: eTrade Readiness Assessment. Geneva: United Nations Publications.
6. Ade Darajat Martadikusuma. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaski Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2).
7. Dea Ayu Wulandari, dkk. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Paylater di Aplikasi Shopee. Ius Comercii: Jurnal Hukum dan Bisnis, 1(1).
8. Josephine Aprilia Lasmana, dkk. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna dalam Proses Penagihan oleh Penyelenggara Peer-to-Peer Lending Berbasis PayLater. Begawan Abioso, 16(2).
9. Komang Pebri Gunawan, dkk. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 6(2).
10. Kornelius, & M. Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1).
11. Melisa Aquaria Putri S. (2020). Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Gagasan Hukum, 2(2).
12. Muhammad Aulia Rahman, dkk. (2026). Sistem Buy Now Pay Later, Sebuah 'Perbudakan' Masa Kini: Masalah dan Solusi. Jurnal At-Tariiz, 5(1).
13. Naufan Mufti Sudarmono. (2023). Adaptasi Regulasi Persaingan Usaha dalam Bidang Perbankan Digital. Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).
14. Rahmiati. (2025). Pinjaman Online yang Bertanggung Jawab: Peran Kreditur dalam Mengurangi Risiko Wanprestasi dan Melindungi Debitur. Jurnal Abdimas Indonesia, 5(1).
15. Renaldy Octavianus, dkk. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online menggunakan Metode Paylater. Jurnal Kertha Patrika, 47(2).
16. Rosnawati Sasmita, dkk. (2026). Analisis Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, 10(5).
17. Shidarta. (2023). Teori Timbulnya Perjanjian Dalam Transaksi Konsumen Elektronik. Jurnal Rechtsvinding, 12(2).
18. Theresia Gabriella Pohan, dkk. (2023). Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(7).
19. Ulfia Hasanah, dkk. (2023). Transaksi Online Menurut Hukum Perjanjian Dikaitkan Dengan Pelindungan Konsumen Di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 12(2).
20. Agnes Z. Yonatan. (2026). Pengguna PayLater Indonesia Tumbuh 17 Kali Lipat dalam 5 Tahun Terakhir. GoodStats. https://goodstats.id/article/pengguna-paylater-indonesia-tumbuh-17-kali-lipat-dalam-5-tahun-terakhir-355VL.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-19
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Subkhan, Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Rekrutmen Gangster oleh Anak di Bawah Umur (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Anak) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anna Elmyra Hawa, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI SEPIHAK OLEH PEMBELI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Athma Anna Salsabila, Rosalinda Elsina Latumahina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.