Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Pidana Nasional dalam Merespons Ancaman Kejahatan di Era Kecerdasan Buatan
- Authors
-
-
Angelina Salim
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Intan Tristanti
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Kayla Az-Zahra
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Tiara Nasywa Widodo
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Trinita Adelia
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, Kecerdasan Buatan, Etika Digital, Kejahatan Siber, Hukum Digital
- Abstract
- Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) saat ini berkembang sangat pesat dan memberikan dampak yang besar dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia, mulai dari dunia kerja hingga dunia pendidikan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, penggunaan AI yang tidak disertai dengan batasan etis berpotensi memunculkan berbagai permasalahan baru. Beberapa ancaman yang mulai marak terjadi antara lain penyebaran informasi palsu (hoax), penyalahgunaan data pribadi, kecurangan akademik, hingga berkurangnya rasa empati dan kepedulian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dimaknai dan diterapkan sebagai pedoman etika dalam pemanfaatan AI, serta bagaimana aturan hukum di Indonesia merespons potensi kejahatan di dunia digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap buku-buku hukum pidana khusus dan sistem peradilan pidana, serta wawancara langsung dengan akademisi di bidang AI dan mahasiswa informatika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI tanpa landasan etika yang kuat dapat mengikis nilai -nilai ketuhanan, kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai landasan utama dan pengarah dalam menggunakan serta mengembangkan teknologi AI. Selain itu, diperlukan juga dukungan berupa regulasi hukum siber yang tegas dan pendidikan etika digital yang terarah, agar masyarakat dapat memanfaatkan kecerdasan buatan secara aman, bertanggung jawab, dan membawa dampak positif bagi kemajuan bersama.
- References
-
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana (Cet. 1). CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
AICI UMG. (2023). Regulasi AI di Indonesia: Perkembangan hukum, kebijakan, dan implementasi asas Pancasila dalam teknologi cerdas. Lembaga Riset Artificial Intelligence Center.
Budiyanto, S. H. (2025). Pengantar cybercrime dalam sistem hukum pidana di Indonesia: Rekonstruksi hukum terhadap AI. Dame Journal of Law, 1(1), 111–133.
Harjanto, N. S., & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 30–37.
Hasan, Z., & Nicholas, S. (2026). Etika Pancasila sebagai panduan moral bagi remaja dalam kehidupan bermasyarakat. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 3(1), 183–191.
Hasan, Z., Putri, S. T., Gustina, S., Satria, A. R., Ramadhani, K. O., & Satrio, M. (2023). Tanggung jawab hukum dan ekonomi dalam perlindungan data pribadi di era digital. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 7(12), 31-40.
Irawan, I. (2024). Penerapan etika Pancasila dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Journal of Artificial Intelligence and Social Ethics.
Mulianingsih, F., Anwar, K., Shintasiwi, F. A., & Rahma, A. J. (2020). Artificial intelligence dengan pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan. IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching, 4(2), 148.
Nasoha, A. M., dkk. (2025). Kontribusi kecerdasan buatan dalam mewujudkan pemahaman nilai Pancasila di era modern. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(2), 28–42.
Pabubung, M. R. (2021). Epistemologi kecerdasan buatan (AI) dan pentingnya ilmu etika dalam pendidikan interdisipliner. Jurnal Filsafat Indonesia, 4(2), 152–159.
Setiawan, A. (2024). Evolusi kejahatan siber dari bentuk konvensional menuju intelligent cyber crime di era digital. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 1(2).
Sutrisno, J., Susanti, A., & Hartono. (2023). Mengoptimalkan pembelajaran: Peran transformasi AI dalam dunia pendidikan. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 8(2).
Wahyudi, B. R. (2025). Penegakan hukum terhadap kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, 7(2), 145–147.
- Downloads
- Published
- 2026-10-18
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Gracela Tilotama Putri Febriana, Rizki Juan Pratama, Nala Revalina Ramadani, EVALUASI USABILITY DAN RELIABILITY SISTEM ABSENSI BERBASIS WEBSITE PADA BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazmatun Nissa, DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jason Sevrin, Ridwanullah, Elsiana Boe Dao, KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN IMPLIKASINYA DI HADAPAN PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Badri, Ridwan Rasyid, Kurniati, OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT: ANALISIS PERAN, TANTANGAN, DAN STRATEGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.