Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Hukum Pidana Nasional dalam Merespons Ancaman Kejahatan di Era Kecerdasan Buatan
- Authors
-
-
Angelina Salim
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Intan Tristanti
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Kayla Az-Zahra
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Tiara Nasywa Widodo
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor -
Trinita Adelia
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, Kecerdasan Buatan, Etika Digital, Kejahatan Siber, Hukum Digital
- Abstract
- Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) saat ini berkembang sangat pesat dan memberikan dampak yang besar dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia, mulai dari dunia kerja hingga dunia pendidikan. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, penggunaan AI yang tidak disertai dengan batasan etis berpotensi memunculkan berbagai permasalahan baru. Beberapa ancaman yang mulai marak terjadi antara lain penyebaran informasi palsu (hoax), penyalahgunaan data pribadi, kecurangan akademik, hingga berkurangnya rasa empati dan kepedulian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dimaknai dan diterapkan sebagai pedoman etika dalam pemanfaatan AI, serta bagaimana aturan hukum di Indonesia merespons potensi kejahatan di dunia digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap buku-buku hukum pidana khusus dan sistem peradilan pidana, serta wawancara langsung dengan akademisi di bidang AI dan mahasiswa informatika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan AI tanpa landasan etika yang kuat dapat mengikis nilai -nilai ketuhanan, kemanusiaan, kejujuran, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai landasan utama dan pengarah dalam menggunakan serta mengembangkan teknologi AI. Selain itu, diperlukan juga dukungan berupa regulasi hukum siber yang tegas dan pendidikan etika digital yang terarah, agar masyarakat dapat memanfaatkan kecerdasan buatan secara aman, bertanggung jawab, dan membawa dampak positif bagi kemajuan bersama.
- References
-
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana (Cet. 1). CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. CV. Alinea Edumedia.
AICI UMG. (2023). Regulasi AI di Indonesia: Perkembangan hukum, kebijakan, dan implementasi asas Pancasila dalam teknologi cerdas. Lembaga Riset Artificial Intelligence Center.
Budiyanto, S. H. (2025). Pengantar cybercrime dalam sistem hukum pidana di Indonesia: Rekonstruksi hukum terhadap AI. Dame Journal of Law, 1(1), 111–133.
Harjanto, N. S., & Najicha, F. U. (2024). Pendidikan Pancasila sebagai kerangka etika dalam penggunaan kecerdasan buatan. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS), 30–37.
Hasan, Z., & Nicholas, S. (2026). Etika Pancasila sebagai panduan moral bagi remaja dalam kehidupan bermasyarakat. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 3(1), 183–191.
Hasan, Z., Putri, S. T., Gustina, S., Satria, A. R., Ramadhani, K. O., & Satrio, M. (2023). Tanggung jawab hukum dan ekonomi dalam perlindungan data pribadi di era digital. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 7(12), 31-40.
Irawan, I. (2024). Penerapan etika Pancasila dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia. Journal of Artificial Intelligence and Social Ethics.
Mulianingsih, F., Anwar, K., Shintasiwi, F. A., & Rahma, A. J. (2020). Artificial intelligence dengan pembentukan nilai dan karakter di bidang pendidikan. IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching, 4(2), 148.
Nasoha, A. M., dkk. (2025). Kontribusi kecerdasan buatan dalam mewujudkan pemahaman nilai Pancasila di era modern. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(2), 28–42.
Pabubung, M. R. (2021). Epistemologi kecerdasan buatan (AI) dan pentingnya ilmu etika dalam pendidikan interdisipliner. Jurnal Filsafat Indonesia, 4(2), 152–159.
Setiawan, A. (2024). Evolusi kejahatan siber dari bentuk konvensional menuju intelligent cyber crime di era digital. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 1(2).
Sutrisno, J., Susanti, A., & Hartono. (2023). Mengoptimalkan pembelajaran: Peran transformasi AI dalam dunia pendidikan. Jurnal Educatio FKIP UNMA, 8(2).
Wahyudi, B. R. (2025). Penegakan hukum terhadap kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi, 7(2), 145–147.
- Downloads
- Published
- 2026-10-18
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Andi Syahtrisna Dewi Arsy, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG: STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 213/PUU-XXIV/2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erni Chomsatun, Muhammad Fathinnuddin, PENGUATAN PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRATIF PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldi Tomia, Optimalisasi Peran Bawaslu Menangani Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Ambon 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiyas Riyani, Alif Fathur Rahman, Pingkan Mita Purnama Sari Purba, KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dicky Toti Gunawan Gea, AKTA RUPS SEBAGAI INSTRUMEN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI KORPORASI: ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TPPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aril Hamsah, Tiwah Nur Alifta Asfaril, Muh Mufli Khairan, Irsyad Dahri, PENYELESAIAN SENGKETA DIPLOMATIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fadli Aufa Setiawan, Mekanisme Pelaksanaan Short Selling dan Risiko Manipulasi Pasar dalam Hukum Pasar Modal Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Syaifudin Amin, Ridho Siahaan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI FITUR MEDIA SHARE DALAM SIARAN LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.