Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Authors
-
-
Tiurma Huyasima
Program Studi Metode Penelitian Hukum, Universitas PamulangAuthor -
Rahmawati
Program Studi Metode Penelitian Hukum, Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban, Tempat Kerja, Hukum Pidana, UU TPKS
- Abstract
- Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban, pertanggungjawaban pidana pelaku, dan relasi kuasa dalam hubungan kerja. Korban dapat menghadapi tekanan, stigma, serta kekhawatiran terhadap keberlangsungan pekerjaannya ketika melaporkan tindak kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di tempat kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ketentuan pertanggungjawaban pidana pelaku, serta kendala dan upaya perlindungan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU TPKS menyediakan dasar hukum bagi penanganan perkara, perlindungan, pendampingan, pemulihan, dan restitusi korban. Dalam konteks hubungan kerja, perlindungan tersebut perlu memperhatikan ketimpangan relasi kuasa, risiko tekanan terhadap korban, stigma sosial, dan kemungkinan viktimisasi sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan korban memerlukan keterpaduan antara penegakan hukum pidana, mekanisme pengaduan yang aman, pencegahan di lingkungan kerja, dan pemulihan korban.
- References
-
Ginting, Y. P., & Wartoyo, F. X. (2023). Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) dalam rangka penyelenggaraan orientasi karyawan baru. Jurnal Pengabdian West Science, 2(01), 60–74. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i01.155
Hartanto, H., & Praiseda, F. A. (2022). Refleksi kekerasan seksual dan pemaksaan seksual terhadap perempuan: Perspektif hukum positif dan hukum Islam. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 278–296. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3280
Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 1(01), 1–7.
Kurniawan, R. A., Felisiano, I., & Astutik, A. (2023). Penafsiran victim precipitation untuk pemidanaan kekerasan seksual. Masalah-Masalah Hukum, 52(1), 86–96. https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96
Kurniyasih, F. (2025). Dinamika perubahan kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. GEMA PUBLICA, 10(1), 84–97. https://doi.org/10.14710/gp.10.1.2025.84-97
Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi implementasi UU TPKS: Tantangan dan solusi dalam upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 53(1), 90–100. https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100
Nugroho, M. S., Hardiyanti, M., & Mahoro, J. C. G. (2026). When men are victims: Power, hegemonic masculinity, and the epistemic limits of justice in Indonesian sexual violence law. Jurnal Hukum Progresif, 14(1), 201–240. https://doi.org/10.14710/jhp.14.1.201-240
Purwadi, H., Lukitasari, D., Mayastuti, A., Abd Aziz, H., & Cahyaningtyas, I. (2024). Regulatory framework on compensation for the restoration of victims of sexual violence. LAW REFORM, 20(2), 383–407. https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.58181
Rini, Y. C., & Habibie, M. M. (2022). Victim trust fund dalam tindak pidana kekerasan seksual. Economics, Social, and Humanities Journal, 2(1). https://doi.org/10.65669/esochum.v2i1.88
Sampurna, A. W., & Suteki, S. (2016). Penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik Unit PPA Satuan Reskrim berbasis keadilan restoratif di Kabupaten Kendal. LAW REFORM, 12(1), 145–167. https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15847
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-
Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999
Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43013/uu-no-13-tahun-2003
Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792. https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022
- Downloads
- Published
- 2026-10-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nor Annisa Fadila, Nurul Syahirah, Davina Yuni Irawan, Irsyad Dhahri, TITIK PERTALIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PUTUSAN TIGA TINGKAT PERADILAN DAN UJI TERHADAP RUU HPI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, Hartanto Gautama Utama, Muhamad Nur Ismail, Pesman Laia, Henry Afrillo, Nurwayah, Iskandar Daeng Pretty, Faisal, POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Athma Anna Salsabila, Rosalinda Elsina Latumahina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yehezkiel Beladona Senna Ngantung, Johanis L.S.S. Polii, Joice Jane Umboh, KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Azka Aulia, Chika Ardellia Khanza, Safa Aqila Ilzan, Aryuni Fajriah Sabrina, Chairunnisa Ardiyanti, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Saira Shabrina, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PENUMPANG DAN PEMILIK USAHA KAPAL LONGBOAT DI KOTA BANGUN: STUDI PRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agi Soma, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.