PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS PROSES TINDAK PIDANA KASUS JUDI ONLINE)
- Authors
-
-
Eko Yudiyanto
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang SerangAuthor -
Basyarudin
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang SerangAuthor
-
- Keywords:
- Penegakan Hukum, Perjudian Online, Hukum Kepolisian
- Abstract
- Dengan kemajuan teknologi, bukan hal yang mustahil bagi kejahatan untuk terjadi di bidang teknologi, khususnya di dunia maya. Kejahatan yang sering dilakukan di dunia maya adalah perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring di wilayah hukum Kepolisian Daerah dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring di wilayah hukum Kepolisian Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber bahan hukum, dan pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang diolah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Kepolisian Daerah, Subdirektorat V Siber, Ditreskrimsus, terlibat dalam penegakan hukum terhadap tersangka perjudian daring mulai dari proses penangkapan hingga dijatuhi hukuman, yaitu terkait dengan Informasi dan Transaksi. Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dana atau mentransmisikan dana atau membuat informasi elektronik tentang dana atau dokumen elektronik yang berisi konten perjudian dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- References
-
Al-Qifari, M. M., Tanudjaja, T., & Arwanto, B. (2023). Kepastian hukum penggunaan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam perjudian online: Studi Putusan Nomor 95/Pid.P/2021/PN.Sby. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1), 1118–1129. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.287
Amin, R. (2020). Hukum pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Deepublish.
Aryandani, R. (2024, 17 April). Sumber hukum materiil dan formil. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-formil-lt6284c23d23320/
Bungin, M. B. (2011). Pornomedia: Sosiologi media, konstruksi sosial teknologi telematika, dan perayaan seks di media massa. Prenada Media.
Chazawi, A. (2015). Tindak pidana informasi & transaksi elektronik. Media Nusa Creative.
Diantha, I. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif. Prenada Media Group.
Disantara, F. P. (2021). Perspektif keadilan bermartabat dalam paradoks etika dan hukum. Jurnal Litigasi, 22(2), 205–229. https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211
Efritadewi, A. (2020). Modul hukum pidana. UMRAH Press.
Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 2(2), 428–447. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102
Margono. (2019). Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan hakim. Sinar Grafika.
Maskun. (2013). Kejahatan cyber crime: Suatu pengantar. Kencana.
Permana, P. T., Darmadi, A. A. N. Y., & Purwani, S. P. M. E. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali). Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8(10), 1–15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/46728
Ramdhani, H., Fauzi, M., & Tiga, A. M. (2020). Penegakan hukum dalam pemberantasan situs judi online di Indonesia. Jurnal Lex Suprema, 2(2), 66–81. https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/viewFile/387/PDF
Ramli, A. M. (2004). Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia. Refika Aditama.
Rosidah, N. (2016). Konstruksi penanggulangan perjudian di Indonesia. Pustaka Magister.
Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Kbr. (2014).
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Fitriani, Irsyad Dhahri, DIPLOMASI INDONESIA DALAM SENGKETA ZEE LAUT NATUNA UTARA: ANALISIS KASUS KLAIM NINE-DASH LINE TIONGKOK (2010-2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Tio Febriyan, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Maroni Maroni, Dita Trijayanti, OPTIMALISASI KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PASCA-KUHAP 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, Erwinsyah, Dede Admaudin, Tiurma Hutasima, PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafika Fadillah, Muh. Fadhil, Muhammad Farel Adriansyah, Irsyad Dhahri, CONFLICT OF LAWS DALAM HUBUNGAN KERJA TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA: ANALISIS CHOICE OF LAW DAN LEGAL PROTECTION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dhea Putri Ramadhani, Marza Dwi Yunita, Betris Rara Febiola, AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.