PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL (Studi Kasus: 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd)
- Authors
-
-
Dedy Anggara Saputra
Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, JakartaAuthor -
Rina Tauran
Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, JakartaAuthor -
Mohammad Wira Utama
Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, JakartaAuthor -
Miftahudin
Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, JakartaAuthor
-
- Keywords:
- penegakan hukum, kekerasan seksual, disabilitas intelektual, keadilan substantif, perlindungan kelompok rentan
- Abstract
- Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum dalam Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd serta implementasi prinsip keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencerminkan pengakuan terhadap kerentanan korban. Namun, perlindungan belum optimal karena masih berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum memadai dalam mengakomodasi restitusi, rehabilitasi psikologis, serta perlindungan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan berperspektif korban dan disabilitas.
- References
-
1. Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
2. Maladi. (2002). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip.
3. Radbruch, Gustav. (2006). Legal Philosophy. Diterjemahkan oleh Kurt Wilk dan Stanley L. Paulson. Cambridge: Harvard University Press.
4. Saraswati, Rika. (2020). Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual. Bandung: Nusa Media.
5. Soekanto, Soerjono. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
6. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
7. Abidin Farid, Zainal. (2014). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
8. Hapsari, Dwi. (2021). 'Kerentanan Korban dalam Tindak Pidana Seksual.' Jurnal Hukum dan Pembangunan.
9. Handayani, Tri Yuni. (2020). 'Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual.' Jurnal Perlindungan Korban, 7(2).
10. Rahayu, Dyah Ochtorina. (2018). 'Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana.' Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 25(3).
11. Sofian, Ahmad. (2017). 'Peran Putusan Hakim dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual.' Jurnal Peradilan Indonesia.
12. Suryani, Luh Putu. (2022). 'Implementasi Prinsip Perlindungan Korban Disabilitas dalam Sistem Peradilan Pidana.' Jurnal Yuridis.
13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). Pedoman Penanganan Korban Disabilitas.
14. SIGAB. (2021). 'Catatan Kekerasan Seksual terhadap Disabilitas.' https://sigab.org/berita-sigab/data-pendampingan-kasus-difabel-berhadapan-dengan-hukum-oleh-sigab-indonesia-dari-tahun-2016-2024/.
15. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
18. Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Mkd.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Calista Azarine Larissa, RESTORASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI NOTARIS PASCA PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Aditya S., Ariyanto, .Tewa Zulghafir A.R., PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Betharia, Tauran, Indah Prabawati, Firre An Suprapto, EVALUASI APLIKASI JATIM ONLINE SINGLE SUBMISSION (JOSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jason Sevrin, Ridwanullah, Elsiana Boe Dao, KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN IMPLIKASINYA DI HADAPAN PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Darrel Joyswan Godwin, Fathir Maulidi Hakiki, Irsyad Dahri, DIPLOMASI DI ERA DIGITALISASI: PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN DIPLOMASI PEMIKIRAN PEMUDA DALAM MEMPERKUAT HUBUNGAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ziyad Al Insan, Abid Rohman, KEPATUHAN TERHADAP CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA DALAM KONSERVASI CURIK BALI DI UNIT SUAKA SATWA CURIK BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.