BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
- Authors
-
-
Irwan Sahardi
Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Jaminan fidusia, wanprestasi, tindak pidana, perusahaan pembiayaan, kendaraan bermotor
- Abstract
- Pembiayaan kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual, tetapi persoalan hukumnya menjadi lebih kompleks ketika tunggakan angsuran disertai dengan pengalihan, penggadaian, penyewaan, atau hilangnya penguasaan atas kendaraan yang telah menjadi objek jaminan fidusia. Artikel ini membahas batas antara wanprestasi sebagai persoalan perdata dan tindak pidana dalam pengalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia, sekaligus mencari bentuk perlindungan yang seimbang bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan masalah praktik. Perspektif praktik berasal dari pengetahuan penulis selama bekerja di bidang collection, remedial, dan recovery pada pembiayaan konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa tunggakan angsuran tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mensyaratkan pembuktian unsur khusus, antara lain status hukum benda sebagai objek jaminan fidusia, adanya tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan, serta tidak adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Sebaliknya, perlindungan konsumen terhadap penarikan yang sewenang-wenang tidak menghapus kewajiban menjaga objek jaminan. Berdasarkan pengalaman penulis dalam praktik pembiayaan, analisis disusun melalui enam hal yang perlu diperiksa: status pembayaran, komunikasi dan iktikad baik, keberadaan dan penguasaan unit, status hukum pendaftaran fidusia, bentuk perpindahan unit, serta persetujuan tertulis. Urutan pemeriksaan tersebut dapat membantu perusahaan pembiayaan dan penegak hukum membedakan kredit bermasalah biasa dari perbuatan yang berpotensi masuk ranah pidana.
- References
-
Butarbutar, E. N. (2022). Constitutional issue of the executional power of fiduciary certificates as equal to court decision. Jurnal Konstitusi, 19(3), 606–622. https://doi.org/10.31078/jk1935
Febriansyah, F. P., Purwoto, & Suharto, R. (2016). Tinjauan yuridis kasus pengalihan barang jaminan fidusia dari sudut hukum pidana (Studi kasus Pengadilan Negeri Jepara No. 320/Pid.Sus/2011/PN.JPR jo. No. 101/Pid/2012/PT.SMG jo. No. 1160 K/Pid.Sus/2012). Diponegoro Law Journal, 5(2), 1–14. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11346
Indonesia. (1999a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45374/uu-no-42-tahun-1999
Indonesia. (1999b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999
Liauwan, C. (2018). Pertanggungjawaban pidana dalam penggelapan dan pemalsuan kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lex Crimen, 7(2), 113–120. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/19601
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8060.pdf
Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
Nurjannah, S. (2016). Lembaga jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 3(1), 119–125. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3630
Pawitri, R. N., & Setiyanto, B. (2014). Tinjauan yuridis tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia terhadap pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Studi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 109/Pid.Sus/2014/PN.Wat). Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 3(3), 259–267. https://doi.org/10.20961/recidive.v3i3.40532
Prayuti Z., Y., Yulianti, R., & Yutika, I. (2020). Perlindungan hukum dalam sengketa antara konsumen kendaraan bermotor dengan lembaga pembiayaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pakuan Justice Journal of Law, 1(1), 75–90. https://doi.org/10.33751/pajoul.v1i1.2311
Tewal, C. A. (2018). Penerapan pidana terhadap pelaku penggelapan kendaraan jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lex Crimen, 7(8), 109–115. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/21469
Yasir, M. (2016). Aspek hukum jaminan fidusia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 3(1), 75–92. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3307
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-14
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Lisanul Hal.A. Panggabean1*, Bintang Putra Cakti2, Daman Huri3, Fazar Ramadhan4, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nanda Rahmah Hidayanti, Reydhitta Innayu Dinata, Ghefira Muflihunnisas, Revana Khanza Azzahra, Ela Febby, Sawitri Yuli Hartati S., PENERAPAN ASAS AL-HURRIYAH (KEBEBASAN BERKONTRAK) DALAM KLAUSUL BAKU PEMBIAYAAN KONSUMEN: STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amandha Asya Hidayat, Maria Sylvia Elisabeth Wangga, KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENGGANGGU AKTIVITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Bagus Fadillah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Aisyah Muda Cemerlang, TEORI PERAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PROVINSI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mia Roihana Tuzahra, Qotrun Nada Hafsah, Nindy Aulia Putri, Azzahra Nur Azizah Sukendar, ANALISIS WANPRESTASI DALAM AKAD MUSYARAKAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR 3727/PDT.G/2025/PA.BADG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selfi Sahara, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN PIDANA ATAS KEKERASAN SEKSUAL ANAK OLEH ORANG TERDEKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sehat Saputra Tampubolon, Fadly Aulia Hafiz Sitompul, JARIMAH HUDUD DALAM HUKUM PIDANA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.