Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power
- Authors
-
-
Rinto Setiyawan
Program Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, MalangAuthor -
Alessandro Rey Nearson
Dosen, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, JakartaAuthor -
Prayogi Restia Saputra
Dosen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, MalangAuthor
-
- Keywords:
- Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945, Negara Super Power, Kedaulatan Rakyat, Rekonstruksi Ketatanegaraan
- Abstract
- Indonesia memiliki berbagai modal strategis berupa sumber daya alam yang melimpah, posisi geostrategis yang penting, jumlah penduduk yang besar, serta potensi ekonomi yang signifikan untuk berkembang menjadi salah satu kekuatan utama dunia. Namun, berbagai indikator tata kelola menunjukkan bahwa kapasitas negara dalam mengelola potensi tersebut masih menghadapi kendala struktural yang bersumber dari desain kelembagaan dan sistem ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi Rancangan Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai fondasi konstitusional dalam memperkuat kapasitas negara menuju Indonesia sebagai negara super power. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, ketatanegaraan, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh dari konstitusi, dokumen ketatanegaraan, literatur hukum tata negara, serta artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia pasca empat kali amandemen UUD NRI Tahun 1945 masih menyisakan berbagai persoalan, antara lain kecenderungan hiperpresidensialisme, belum optimalnya mekanisme checks and balances, kaburnya batas antara negara dan pemerintah, serta tingginya ketergantungan terhadap figur pemimpin. Dalam konteks tersebut, Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 yang dikembangkan oleh Sekolah Negarawan menawarkan rekonstruksi konstitusional melalui penguatan kedaulatan rakyat, penegasan fungsi kelembagaan negara, serta pemisahan yang lebih jelas antara otoritas negara dan pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa reformasi konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembatasan kekuasaan, tetapi juga sebagai strategi constitutional engineering untuk meningkatkan stabilitas, efektivitas pemerintahan, dan kapasitas negara dalam mewujudkan pembangunan jangka panjang. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara agenda Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 dan konsep pembangunan negara super power yang selama ini lebih banyak dikaji dari perspektif ekonomi dan geopolitik dibandingkan perspektif desain konstitusi. Oleh karena itu, Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945 dapat diposisikan sebagai salah satu instrumen strategis dalam membangun fondasi kelembagaan yang mampu mengoptimalkan potensi nasional menuju Indonesia sebagai kekuatan global abad ke-21.
- References
-
UUD NRI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah, 1945. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101646/uud-no--.
Anckar, Carsten, and Thomas Sedelius. “Cohabitation and Presidential Powers: A Global Examination of Dual Executives 1850–2022.” International Political Science Review 46, no. 4 (2025): 498–515. https://doi.org/10.1177/01925121241282789.
Dharmawan, I N D, and E A Joltuwu. “Menguji Ketahanan Sistem Presidensial Indonesia Di Tengah Polarisasi Politik Yang Meningkat.” AT-TAKLIM: Jurnal … 2 (2025): 668–78. https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/490%0Ahttps://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/download/490/470.
Firdaus, Firdaus, and Ferdricka Nggeboe. “Pengembangan Kapasitas Birokrasi Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik.” Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 21, no. 1 (2021): 268. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1324.
Ganghof, Steffen. “Taking Democracy Seriously: A Theory and Global Typology of Democratic Forms of Government.” Global Constitutionalism, 2025, 1–23. https://doi.org/10.1017/S2045381725100129.
Hasan, Zainudin, Sanyyah Majidah, Aldi Yansah, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Made Sera Wirantika. “Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional.” JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Research Findings, Literature Review, and Systematic Review 2, no. 1 (2024): 44–54.
Hudi, Moh. “Kedudukan Dan Tanggungjawab Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.” Mimbar Yustitia 2, no. 2 (2018): 173–90. https://doi.org/10.52166/mimbar.v2i2.1401.
Ieraci, Giuseppe. “Power in Office: Presidents, Governments, and Parliaments in the Institutional Design of Contemporary Democracies.” Constitutional Political Economy 32, no. 4 (2021): 413–30. https://doi.org/10.1007/s10602-020-09318-2.
Jerimas Pelokilla. “UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia.” JOCER: Journal of Civic Education Research 1, no. 1 (2023): 24–28. https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11.
Negarawan, Sekolah. Nasakah Akademik Rancangan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 ( Rakyat Kembali Berdaulat ). Laporan Kinerja 2024 Direktorat Promosi Kesehatan, 2025.
Paniagua, Victoria, and Jan P. Vogler. “Economic Elites and the Constitutional Design of Sharing Political Power.” Constitutional Political Economy 33, no. 1 (2022): 25–52. https://doi.org/10.1007/s10602-021-09338-6.
Partlett, William. “Crown-Presidentialism” 20, no. 1 (2022): 204–36.
Rohmah, Norul. “Implementasi Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 3 (2025): 495–501.
Saleh, Asri Muhammad, Moza Dela Fudika, and Tamim Ripinra Putra. “The Ambiguity of The President’s Position As Head of State And Head of Government.” Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 24, no. 2 (2025): 5423–43.
Siburian, Eka Saripa, Era Mustika Ginting, Meilani Dwi Syahfitri, and Bonaraja Purba. “Bonus Demografi Sebagai Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11, no. 1D (2025): 123–28.
- Downloads
- Published
- 2026-09-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Assyifa Aska Kanaya, Tri Andrisman, Refi Meidiantama, Diah Gustiniati, Dita Trijayanti, TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENGIRIMAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL(Studi Putusan Nomor: 293/Pid.Sus/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Ganishya Namira Poernomo, TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Frianita Putri, Kayla Namira Reiza Faris Balfas, Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Aliya Az Zahra, Andi Tenri Naila Oddang, Akhifa Naila, A. Khusnul Khatima Burhaman, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN ASEAN PERIODE 2023–2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adam Angga Wijaya, Tri Sulistyowati, PENERAPAN ASAS KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN USA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.