LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
- Authors
-
-
Haris Yoga Saputra
Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan IndonesiaAuthor -
Rheindra Wira Wicaksana
Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pemasyarakatan, warga binaan, hak integrasi, inovasi pelayanan, pelayanan publik
- Abstract
- Pelayanan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan karena berhubungan langsung dengan pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Permasalahan yang masih dijumpai di Lapas Kelas IIA Purwokerto meliputi rendahnya pemahaman WBP mengenai hak integrasi, perhitungan masa pidana, persyaratan administrasi, serta tahapan pembinaan yang harus dilalui sebelum memperoleh hak tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya pertanyaan berulang kepada petugas, munculnya miskomunikasi, serta belum optimalnya efektivitas pelayanan informasi. Program LENTERA PASTO (Layanan Edukasi dan Informasi Terpadu Lapas Kelas IIA Purwokerto) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan berbasis edukasi melalui penyediaan media informasi, layanan konsultasi, dan pendampingan administrasi bagi WBP. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi identifikasi permasalahan, koordinasi dengan petugas, penyusunan media edukasi, sosialisasi program, pelayanan konsultasi individual, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya Pojok Layanan LENTERA PASTO, tersedianya media edukasi yang komunikatif, meningkatnya akses informasi mengenai hak integrasi, serta meningkatnya efektivitas pelayanan informasi kepada WBP. Program ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi pelayanan pemasyarakatan dan berpotensi direplikasi pada satuan kerja pemasyarakatan lainnya.
- References
-
1. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
2. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
3. Dwiyanto, A. (2018). Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
4. Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd edn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5. Moleong, L.J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
6. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988). 'SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality', Journal of Retailing, 64(1), pp. 12-40.
7. Prasetyo, D. and Rahmawati, L. (2021). 'Peran Media Edukasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 5(1), pp. 45-56.
8. Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
9. Sari, R., Arifin, A. and Kurniawan, D. (2023). 'Transparansi Informasi Hak Warga Binaan sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan terhadap Lembaga Pemasyarakatan', Jurnal Ilmu Pemasyarakatan Indonesia, 17(2), pp. 102-116.
10. Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. and Gremler, D.D. (2018). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm. 7th edn. New York: McGraw-Hill Education.
- Downloads
- Published
- 2026-09-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muh Riswan R, M Al Qadry, Lutfiana Ulfa, Irsyad Dahri, DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atikah Rajwa Khairiyah, Nisrina Fajrin Miftahul Dinda, Sava Alesya, Muthi’ah Lathifah, Daurada Beryl Soffina Widadi, Reva Asyifaa Fi Khadijah, Suryo Ediyono, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Muhyi Abizamal, Erdad Wiguna, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mariyah Ulfah, Asnawi, Ayang Fristia Maulana, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PASCA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PT PENDEKAR BODOH CABANG BANDUNG (D'COST BANDUNG INDAH PLAZA-BIP) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA (Analisis Putusan Nomor 12 K/Pdt.Sus-PHI/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ita Nur Fida, Kristina Sulastri, Humiati, ANALISIS YURIDIS DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.