LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
- Authors
-
-
Haris Yoga Saputra
Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan IndonesiaAuthor -
Rheindra Wira Wicaksana
Jurusan Ilmu Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pemasyarakatan, warga binaan, hak integrasi, inovasi pelayanan, pelayanan publik
- Abstract
- Pelayanan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan karena berhubungan langsung dengan pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Permasalahan yang masih dijumpai di Lapas Kelas IIA Purwokerto meliputi rendahnya pemahaman WBP mengenai hak integrasi, perhitungan masa pidana, persyaratan administrasi, serta tahapan pembinaan yang harus dilalui sebelum memperoleh hak tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya pertanyaan berulang kepada petugas, munculnya miskomunikasi, serta belum optimalnya efektivitas pelayanan informasi. Program LENTERA PASTO (Layanan Edukasi dan Informasi Terpadu Lapas Kelas IIA Purwokerto) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan berbasis edukasi melalui penyediaan media informasi, layanan konsultasi, dan pendampingan administrasi bagi WBP. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi identifikasi permasalahan, koordinasi dengan petugas, penyusunan media edukasi, sosialisasi program, pelayanan konsultasi individual, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya Pojok Layanan LENTERA PASTO, tersedianya media edukasi yang komunikatif, meningkatnya akses informasi mengenai hak integrasi, serta meningkatnya efektivitas pelayanan informasi kepada WBP. Program ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi pelayanan pemasyarakatan dan berpotensi direplikasi pada satuan kerja pemasyarakatan lainnya.
- References
-
1. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
2. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
3. Dwiyanto, A. (2018). Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
4. Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd edn. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
5. Moleong, L.J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
6. Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988). 'SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality', Journal of Retailing, 64(1), pp. 12-40.
7. Prasetyo, D. and Rahmawati, L. (2021). 'Peran Media Edukasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik', Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 5(1), pp. 45-56.
8. Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
9. Sari, R., Arifin, A. and Kurniawan, D. (2023). 'Transparansi Informasi Hak Warga Binaan sebagai Upaya Peningkatan Kepercayaan terhadap Lembaga Pemasyarakatan', Jurnal Ilmu Pemasyarakatan Indonesia, 17(2), pp. 102-116.
10. Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. and Gremler, D.D. (2018). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across the Firm. 7th edn. New York: McGraw-Hill Education.
- Downloads
- Published
- 2026-09-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gracela Tilotama Putri Febriana, Rizki Juan Pratama, Nala Revalina Ramadani, EVALUASI USABILITY DAN RELIABILITY SISTEM ABSENSI BERBASIS WEBSITE PADA BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syafira Maruapey, Sakina Tri Andayani Wael, KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wulan Putri Ayu, Maroni Maroni, Aisyah Muda Cemerlang, Erna Dewi, Emilia Susanti, ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM MENDUKUNG KEYAKINAN HAKIM PADA PENJATUHAN PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiyas Riyani, Alif Fathur Rahman, Pingkan Mita Purnama Sari Purba, KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noralia Ulfa, PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, Erwinsyah, Dede Admaudin, Tiurma Hutasima, PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.