KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI)
- Authors
-
-
Raflinov Quraisy
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Kepastian Hukum, Penataan Ruang, Usaha Mikro dan Kecil
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pemanfaatan ruang bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam konteks zonasi perkotaan, dengan studi kasus di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali. Reformasi kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memberikan transformasi fundamental dalam mekanisme perizinan berusaha, khususnya dalam penyederhanaan persyaratan dasar perizinan lokasi menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Meskipun konsep perizinan berbasis risiko dan sistem OSS telah diimplementasikan untuk memberikan kemudahan berusaha, pelaku UMK masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait mekanisme pernyataan mandiri KKPR yang dinilai belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum atas lokasi usaha. Melalui pendekatan normatif-komparatif dan studi pustaka, penelitian ini membandingkan efektivitas pengaturan tata ruang dan integrasi RDTR di Jakarta dan Bali, serta membangun konstruksi kepastian hukum yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kesiapan infrastruktur digital dan regulasi daerah turut memengaruhi efektivitas pemberian legalitas lokasi bagi UMK. Oleh karena itu, dibutuhkan model pengaturan yang lebih responsif, partisipatif, dan adaptif agar UMK dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan
- References
-
Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S, 2022, Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial, Jakarta, Sonpedia Publishing Indonesia.
Nonet, P., & Selznick, P, 2003, Hukum responsif: Pilihan di masa transisi, Jakarta, Ford Foundation–HUMA.
Booklet Undang-Undang Cipta Kerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Adiningsih, et al. (2023). Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Tunas Agraria, 6(1), 12–29.
Jumadil, M. R. A., et al. (2023). Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Jurnal Yustisiabel, 7(1), 128–141.
Safaat, M. M. A., & Mahadewi, K. J. (2023). Edukasi pentingnya penyelenggaraan perizinan berusaha bagi UMKM di Kabupaten Badung. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(7), 2324–2332.
Saefullah, A., & Ruvi, M. (2022). Penguatan legalitas usaha pelaku UMKM melalui pembuatan NIB di lokasi wisata Ciung Wanara Ciamis. Pundimas: Publikasi Kegiatan Abdimas, 1(3), 105–111.
Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission.Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 386–394.
Badan Informasi Geospasial. BIG kejar target pemenuhan peta dasar guna dukung pembangunan nasional. Diakses dari https://www.big.go.id/news/2024/06/27/big-kejar-target-pemenuhan-peta-dasar-guna-dukung-
Badan Pusat Statistik. Booklet Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan: Potensi UMK. Diakses dari https://se2016.bps.go.id/umkumb/files/umkumb/00_Pusat/00_booklet_SE2016Lanjutan_01_Potensi_UMK.pdf
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI. Kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia. Diakses dari https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html
Media Center Tabalong. Dokumen RDTR jadi cara membuka peluang investasi di Kecamatan Tanta, dari https://mc.tabalongkab.go.id/2024/09/20/dokumen-rdtr-jadi-cara-membuka-peluang-investasi-di-kecamatan-tanta/
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. KSP dorong percepatan penyusunan RDTR untuk kemudahan usaha, dari https://www.ksp.go.id/ksp-dorong-percepatan-penyusunan-rdtr-kemudahan-usaha.html
Kementerian ATR/BPN. Portal Tata Ruang Indonesia (Protaru), dari https://tataruang.atrbpn.go.id/protaru/home
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dorong UMKM naik kelas dan go export: Pemerintah siapkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. Diakses dari https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Mudahkan perizinan berusaha UMKM, pemerintah dorong penguatan ekosistem UMKM melalui UU Cipta Kerja. Diakses dari https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4736/mudahkan-perizinan-berusaha-umkm-pemerintah-dorong-penguatan-ekosistem-umkm-melalui-uu-cipta-kerja
Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wabup Tanto: RDTR indikator penting pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diakses pada 10 Oktober 2024, dari https://pandeglangkab.go.id/2024/01/22/pemerintahan/wabup-tanto-rdtr-indikator-penting-pertumbuhan-ekonomi-dan-kesejahteraan-masyarakat/
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Stevani Valencia, Anne Gunawati, Dede Agus, ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI OLEH PELAKU USAHA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI TEMPAT PENITIPAN HEWAN MENGHOUSE KECAMATAN WARINGINKURUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ainul Yaqin, Ronny Winarno, Wiwin Ariesta, TINJAUAN YURIDIS RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 MELALUI TIM ASESMEN TERPADU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Nursyabilla, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PENUMPANG DAN PENYEDIA JASA TRAVEL DI ISLAMIC CENTER KOTA SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Guruh Risang Aryo Wicaksono, Tuhana, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA MENURUT UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Juliana Margaretta Hutajulu, Eva Mutoharotu Fauziah, Suci Pratiwi, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Peptimel Silitonga, Rinaldy Amrullah, Refi Meidiantama, Firganefi Firganefi, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS PEMIDANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN JUMLAH TERBATAS (Studi Putusan Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.