KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI)
- Authors
-
-
Raflinov Quraisy
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Kepastian Hukum, Penataan Ruang, Usaha Mikro dan Kecil
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pemanfaatan ruang bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam konteks zonasi perkotaan, dengan studi kasus di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Bali. Reformasi kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memberikan transformasi fundamental dalam mekanisme perizinan berusaha, khususnya dalam penyederhanaan persyaratan dasar perizinan lokasi menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Meskipun konsep perizinan berbasis risiko dan sistem OSS telah diimplementasikan untuk memberikan kemudahan berusaha, pelaku UMK masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait mekanisme pernyataan mandiri KKPR yang dinilai belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum atas lokasi usaha. Melalui pendekatan normatif-komparatif dan studi pustaka, penelitian ini membandingkan efektivitas pengaturan tata ruang dan integrasi RDTR di Jakarta dan Bali, serta membangun konstruksi kepastian hukum yang ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kesiapan infrastruktur digital dan regulasi daerah turut memengaruhi efektivitas pemberian legalitas lokasi bagi UMK. Oleh karena itu, dibutuhkan model pengaturan yang lebih responsif, partisipatif, dan adaptif agar UMK dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan
- References
-
Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S, 2022, Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial, Jakarta, Sonpedia Publishing Indonesia.
Nonet, P., & Selznick, P, 2003, Hukum responsif: Pilihan di masa transisi, Jakarta, Ford Foundation–HUMA.
Booklet Undang-Undang Cipta Kerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Adiningsih, et al. (2023). Penyelenggaraan perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada sektor berusaha di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Tunas Agraria, 6(1), 12–29.
Jumadil, M. R. A., et al. (2023). Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Jurnal Yustisiabel, 7(1), 128–141.
Safaat, M. M. A., & Mahadewi, K. J. (2023). Edukasi pentingnya penyelenggaraan perizinan berusaha bagi UMKM di Kabupaten Badung. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(7), 2324–2332.
Saefullah, A., & Ruvi, M. (2022). Penguatan legalitas usaha pelaku UMKM melalui pembuatan NIB di lokasi wisata Ciung Wanara Ciamis. Pundimas: Publikasi Kegiatan Abdimas, 1(3), 105–111.
Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission.Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 386–394.
Badan Informasi Geospasial. BIG kejar target pemenuhan peta dasar guna dukung pembangunan nasional. Diakses dari https://www.big.go.id/news/2024/06/27/big-kejar-target-pemenuhan-peta-dasar-guna-dukung-
Badan Pusat Statistik. Booklet Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan: Potensi UMK. Diakses dari https://se2016.bps.go.id/umkumb/files/umkumb/00_Pusat/00_booklet_SE2016Lanjutan_01_Potensi_UMK.pdf
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI. Kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia. Diakses dari https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3134-kontribusi-umkm-dalam-perekonomianindonesia.html
Media Center Tabalong. Dokumen RDTR jadi cara membuka peluang investasi di Kecamatan Tanta, dari https://mc.tabalongkab.go.id/2024/09/20/dokumen-rdtr-jadi-cara-membuka-peluang-investasi-di-kecamatan-tanta/
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. KSP dorong percepatan penyusunan RDTR untuk kemudahan usaha, dari https://www.ksp.go.id/ksp-dorong-percepatan-penyusunan-rdtr-kemudahan-usaha.html
Kementerian ATR/BPN. Portal Tata Ruang Indonesia (Protaru), dari https://tataruang.atrbpn.go.id/protaru/home
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dorong UMKM naik kelas dan go export: Pemerintah siapkan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi. Diakses dari https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Mudahkan perizinan berusaha UMKM, pemerintah dorong penguatan ekosistem UMKM melalui UU Cipta Kerja. Diakses dari https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4736/mudahkan-perizinan-berusaha-umkm-pemerintah-dorong-penguatan-ekosistem-umkm-melalui-uu-cipta-kerja
Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Wabup Tanto: RDTR indikator penting pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diakses pada 10 Oktober 2024, dari https://pandeglangkab.go.id/2024/01/22/pemerintahan/wabup-tanto-rdtr-indikator-penting-pertumbuhan-ekonomi-dan-kesejahteraan-masyarakat/
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-08-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mokhamad Alif Nur Iman, Dwi Budiarti, Humiati, ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indra Kurniawan, TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mehwa, Zakly Hanafi Ahmad, M. Wira Anshori, KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA: RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH: Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atika Ayu Setia Harnum, Anida Nurjanah, Hairunnisa, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI UUPA DALAM PROGRAM PTSL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zain El Karem Abdul Jabbar, ANALISIS YURIDIS KEKABURAN NORMA MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aulia, Intan Suriani Serang, Irsyad Dahri, Perkembangan Technological Diplomacy di Era Digital: Teknologi sebagai Instrumen Baru dalam Hubungan Internasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.