KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
- Authors
-
-
Mutiasih Savanah Puti Dinanty
Fakultas Hukum, Universitas PadjadjaranAuthor
-
- Keywords:
- Kepastian hukum, hak pekerja, kreditor preferen, kepailitan
- Abstract
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen dalam perkara kepailitan. Namun, dalam praktik pemenuhan hak pekerja masih menghadapi berbagai kendala yang menimbulkan paradoks antara kepastian hukum secara normatif dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum pemenuhan hak pekerja sebagai kreditor preferen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 serta pengaturan pemberian pesangon kepada pekerja yang di-PHK karena perusahaan pailit berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memperjelas prioritas pelunasan hak pekerja, sedangkan PP Nomor 35 Tahun 2021 memberikan kepastian mengenai jenis dan besaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja karena kepailitan. Meskipun demikian, pemenuhan hak pekerja dalam praktik masih dipengaruhi oleh keterbatasan boedel pailit dan mekanisme pemberesan harta pailit.
- References
-
Budiyono, T. (2013). Problematika Posisi Buruh pada Perusahaan Pailit. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 42.
Novitasari. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor.. Kertha Patrika, 39(2), 89-107.
Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitor. Forum Ilmiah, 13(1), 52-59.
Amelia, S. P., Widiastiwi, A. R., Camilla, G. R., & Tarina, D. D. Y. (2025). Pemenuhan Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/PDT.SUS-PHI/2022/PN GSK). Jurnal Media Hukum Indonesia, 3(3), 192.
Huizink, J. B. (2004). Hukum Kepailitan. Jakarta: Penerbit Buku Hukum.
Husni, L. (2016). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.
Shubhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.
CNBC Indonesia. (2025). KSPI: 44.069 Buruh Kena PHK dalam Dua Bulan, Ada yang Karena PKPU dan Pailit. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20250315173629-4-618913/tangis-buruh-di-ri-dihantam-badai-phk-puluhan-ribu-tunggu-nasib-thr.
Saputra, D. (2026). Pelaku Usaha Masih Konsolidasi, Gugatan PKPU dan Pailit Naik Tahun Lalu. Bisnis.com. Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20260303/9/1957369/pelaku-usaha-masih-konsolidasi-gugatan-pkpu-dan-pailit-naik-tahun-lalu.
- Downloads
- Published
- 2026-08-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Savaira Qurratul Zoeyani, Najwa Mahasin Nisa, Aisyanajmun Al Khyas Rizain, Manggala Abhita Fitrah Ramadhan, Tanggung Jawab Advokat terhadap Klien dan Pengadilan dalam Perspektif Etika Hukum , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pa'is Ihwal Rasid, DILEMA STATUS KEMITRAAN BURUH DIGITAL DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, REKONSTRUKSI KEDAULATAN RAKYAT DALAM DESAIN KELEMBAGAAN MPR: GAGASAN AMANDEMEN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazmatun Nissa, DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.