EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PETANI
- Authors
-
-
Hanifah Mutiara Putri Alfarizi
Universitas TerbukaAuthor -
A. Rachmat Wirawan, S.H., M.H.
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- penegakan hukum, pupuk bersubsidi, distribusi, perlindungan petani, efektivitas hukum.
- Abstract
- Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Wonogiri dalam perspektif perlindungan hak petani, mengingat masih sering terjadi kelangkaan, keterlambatan distribusi, serta penjualan di atas harga eceran tertinggi yang berdampak pada kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan sehingga diperoleh data primer maupun data sekunder. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pengalihan pupuk ke sektor nonpertanian, manipulasi data penerima, keterlambatan penyaluran, penimbunan, hingga praktik pengoplosan pupuk. Penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan akibat masih lemahnya implementasi regulasi, keterbatasan sumber daya aparat, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Hambatan lainnya berasal dari kurang memadainya fasilitas pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi. Dampak yang muncul meliputi peningkatan biaya produksi pertanian dan penurunan produktivitas usaha tani. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan sistem pengawasan, pembaruan data distribusi secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan kesadaran hukum masyarakat agar distribusi pupuk bersubsidi dapat berlangsung lebih tepat sasaran dan mampu menjamin perlindungan hak-hak petani.
- References
-
Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Alhakim, A., & Chai, V. D. (2023). Tindak pidana korupsi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia. JATISWARA, 38(3), 340–350.
Alhidayah, P. D., & Hafid, S. F. (2024). Diskriminasi reformasi hukum pertanian: Perjuangan petani untuk mendapatkan akses pupuk subsidi. Responsive Law Journal, 1(2), 89–91.
Fuah, M. (2024). Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum. Desiderata Law Review, 1(2), 35–44.
Herlambang, E., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Optimalisasi pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dihubungkan dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023. Binamulia Hukum, 12(1), 47–56.
Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Sakina: Journal of Family Studies, 6(2).
Mizanulhaq, M. A., Firganefi, & Tamza, F. B. (2025). Tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan ekonomi: Studi kasus pengoplosan pupuk di Kalianda, Lampung Selatan. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(3), 347.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Qomaruddin, Q., & Sa’diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77–84.
Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2021). Kriminologi. PT RajaGrafindo Persada.
Simanjuntak, B. (2022). Pengantar kriminologi dan patologi sosial. PT RajaGrafindo Persada.
Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2023). Penelitian hukum normatif. PT RajaGrafindo Persada.
Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1), 53–61.
Syamsuddin, R. (2026). Pendekatan penelitian dalam kajian hukum dan hukum Islam: Normatif, empiris, dan pendekatan hukum Islam. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 5311–5316.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2013). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131.
Yoserwan, & Mulyati, N. (2021). Hukum pidana ekonomi. PT RajaGrafindo Persada.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A. Nurlatifa Ramadhani, Aqilah Islaminuru Ismail, Melindah Rahma, Irsyad Dhahri, ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Talitha Azalia Shafiqah, Aris Yuni Pawestri, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK TERHADAP PRAKTIK GREENWASHING FINANCING YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gabriel Rahul Rumapea, Janpatar Simamora, KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PERADILAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.