ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK
- Authors
-
-
Perliyuda
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas TrisaktiAuthor
-
- Keywords:
- Ombudsman, Pengawasan Preventif, Maladministrasi, Pelayanan Publik, Perbandingan Hukum
- Abstract
- Artikel ini mengkaji model pengawasan preventif Ombudsman dalam mencegah maladministrasi pelayanan publik melalui pembelajaran hukum dari Indonesia dan Denmark. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan tidak dapat dibatasi pada sosialisasi atau penanganan pengaduan. Pencegahan membutuhkan perpaduan investigasi atas prakarsa sendiri, inspeksi tematik, pemetaan risiko, rekomendasi sistemik, pemantauan kepatuhan, dan tindak lanjut kelembagaan. Hukum Indonesia telah menyediakan dasar bagi investigasi atas prakarsa sendiri dan fungsi pencegahan, tetapi pelaksanaannya masih terfragmentasi dan sering tertutupi oleh penyelesaian laporan yang bersifat reaktif. Denmark menunjukkan praktik preventif yang lebih terlembaga melalui penyelidikan tematik, kunjungan pemantauan, standar penilaian yang jelas, serta penerimaan administrasi yang kuat terhadap pendapat non-eksekutorial. Model Denmark tidak tepat dipindahkan secara mekanis. Indonesia memerlukan model kontekstual berbasis prioritas risiko tahunan, integrasi data pengawasan, indikator kepatuhan yang transparan, jaminan akses dokumen dan fasilitas, serta tindak lanjut terstruktur oleh lembaga pengawas dan lembaga politik.
- References
-
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kingdom of Denmark. The Constitutional Act of Denmark.
Kingdom of Denmark. The Danish Ombudsman Act.
Ariyanto, Agung, Lego Karjoko, dan Isharyanto. 'Politik Hukum Asas Non-Legally Binding Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sebagai Instrumen Pencegahan dan Penanganan Laporan Maladministrasi.' Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 7, no. 1 (2019): 62–73. https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29194.
Azfirmawarman, D., dan Aldri Frinaldi. 'Mal Administrasi dalam Kajian Pelayanan Publik dan Hukum Administrasi Negara: Sebuah Tinjauan Teoritis.' Jurnal Salingka Nagari 2, no. 2 (2023): 675–685. https://doi.org/10.24036/jsn.v2i2.154.
Fikri, Sultoni, dan Syofyan Hadi. 'Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum antara Indonesia dengan Denmark.' DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1 (2020): 1–12. https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2728.
Firmansyah, Didi, dan Sigit Nugroho. 'Tinjauan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat.' PROGRESIF: Jurnal Hukum 17, no. 2 (2023): 161–179. https://doi.org/10.33019/progresif.v17i2.4410.
Gellhorn, Walter. 'The Ombudsman in Denmark.' McGill Law Journal 12, no. 1 (1966): 1–202.
Gøtze, Michael. 'The Danish Ombudsman: A National Watchdog with Selected Preferences.' Utrecht Law Review 6, no. 1 (2010): 33–50. https://doi.org/10.18352/ulr.113.
Izzati, Nabila Firstia. 'Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia.' SASI 26, no. 2 (2020): 176–187. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235.
Meliala, Adrianus. 'Ombudsman Way: Jalan Menuju Perbaikan Pelayanan Publik.' Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional 3, no. 1 (2020), Article 4. https://doi.org/10.7454/jkskn.v3i1.10029.
Muazzinah, Saiful Akmal, Amrul Fadhil, dan Reza Fathurrahman. 'The Effectiveness of the Aceh Ombudsman Representative's Maladministration Handling: An Insider Perspective.' BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi 29, no. 3 (2022), Article 4. https://doi.org/10.20476/jbb.v29i3.1363.
Musriza, Eddy Purnama, dan Mahfud. 'The Recommendation or the Adjudication Authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia.' Kanun Jurnal Ilmu Hukum 23, no. 2 (2021): 295–308. https://doi.org/10.24815/kanun.v23i2.21521.
Remac, Milan. 'Standards of Ombudsman Assessment: A New Normative Concept?' Utrecht Law Review 9, no. 3 (2013): 62–78. https://doi.org/10.18352/ulr.237.
Sebayang, Regina Angelita Br, dan Hartati. 'Peran Ombudsman sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia.' Mendapo: Journal of Administrative Law 2, no. 2 (2021): 63–75. https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11428.
Solechan. 'Memahami Peran Ombudsman sebagai Badan Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia.' Administrative Law and Governance Journal 1, no. 1 (2018): 67–89. https://doi.org/10.14710/alj.v1i1.67-89.
Sonatra, Pandji, Widodo Tresno Novianto, dan Agus Riewanto. 'Konstruksi Pengawasan Independen untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik.' Masalah-Masalah Hukum 48, no. 1 (2019): 60–70. https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.60-70.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Siti Nursalsabila, Muhammad Rizky Syahputra, Gita Nur Aini, Muhammad Rais, PERAN BIRO ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gracela Tilotama Putri Febriana, Rizki Juan Pratama, Nala Revalina Ramadani, EVALUASI USABILITY DAN RELIABILITY SISTEM ABSENSI BERBASIS WEBSITE PADA BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yayang, John Frederick Riquelme Hangoluan Silaban, St Nurfadhillah, Irsyad Dahri, TEKNOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN DAN ARENA HUBUNGAN DIPLOMATIK: KAJIAN ATAS DIPLOMASI DIGITAL DAN DIPLOMASI TEKNOLOGI DI ABAD KE-21 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jason Sevrin, Ridwanullah, Elsiana Boe Dao, KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DAN IMPLIKASINYA DI HADAPAN PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Aditya S., Ariyanto, .Tewa Zulghafir A.R., PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazmatun Nissa, DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.