PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA DALAM PERMOHONAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI WARGA NEGARA ASING: PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA
- Authors
-
-
Muhammad Farhan Nabil
Universitas TrisaktiAuthor
-
- Keywords:
- Tindak Pidana Keimigrasian, Pemalsuan Data, Visa, Izin Tinggal, Pertanggungjawaban Pidana
- Abstract
- Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan data dalam permohonan visa dan izin tinggal yang diajukan oleh warga negara asing. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan keimigrasian dan penyesuaian hukum pidana, sedangkan bahan hukum sekunder dibatasi pada artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan data tidak dapat dipandang sekadar sebagai cacat administrasi apabila pemohon dengan sengaja menyampaikan dokumen palsu, dokumen yang dipalsukan, atau keterangan tidak benar untuk memperoleh hak keimigrasian. Pasal 123 huruf a Undang-Undang Keimigrasian mensyaratkan pembuktian subjek hukum, kesengajaan, perbuatan memberikan dokumen atau data palsu, serta tujuan khusus memperoleh visa atau izin tinggal. Sanksi administratif tetap tepat bagi pelanggaran administratif biasa, sedangkan pemalsuan yang disengaja perlu diproses melalui mekanisme pro justitia ketika unsur pidananya terpenuhi. Penegakan hukum perlu didukung verifikasi terpadu terhadap identitas, penjamin, status sipil, dan rekam digital dengan tetap menjamin perlindungan data, pemeriksaan manusia, dan keadilan prosedural.
- References
-
Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebagaimana telah beberapa kali diubah.
Asir, Moh., Bruce Anzward, dan Elsa Aprina. 'Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan.' Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2019).
Bahri, Mohammad Thoriq. 'Immigration Biometric Data Exchange Among ASEAN Member States: Opportunities and Challenges in Legislations.' Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 3 (2022).
Díaz, Valentina. 'Legal Challenges of Biometric Immigration Control Systems.' Mexican Law Review 7, no. 1 (2014): 3–30. https://doi.org/10.1016/S1870-0578(16)30006-3.
Hartono, Bambang. 'Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.' Keadilan Progresif 3, no. 1 (2012): 61–74.
Khan, Nimra, dan Marina Efthymiou. 'The Use of Biometric Technology at Airports: The Case of Customs and Border Protection (CBP).' International Journal of Information Management Data Insights 1, no. 2 (2021): 100049. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2021.100049.
Palmiotto, Francesca. 'Procedural Fairness in Automated Asylum Procedures: Fundamental Rights for Fundamental Challenges.' Computer Law & Security Review 55 (2024): 106065. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106065.
Pandeirot, Krisna Giovanni. 'Wewenang Pejabat Imigrasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian dalam Sistem Pengawasan Orang Asing di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.' Lex et Societatis 6, no. 9 (2018).
Pramana, Gede Maha Aditya, Intan Nurkumalawati, dan Ridwan Arifin. 'Policy Evaluation on Immigration Electronic Stamp, Biometric Data, and Autogate Machines in the Context of Geopolitics.' Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 1 (2022): 41–60.
Refaldy, Dimas, dan Tri Sulistyowati. 'Penegakan Hukum kepada Warga Negara Asing terkait Tindak Pidana Keimigrasian Dokumen Palsu.' Reformasi Hukum Trisakti 5, no. 1 (2023): 113–124. https://doi.org/10.25105/refor.v5i1.15426.
Santosa, A.A.G. Diah Hariani. 'Principles of Selective Immigration Policy in Relation to Visa Free Entry for Tourism Purposes.' Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 16, no. 2 (2022): 235–252. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.235-252.
Saputra, Novrian, Dwi Putri Melati, dan Ujang Bambang. 'Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Data untuk Mendapatkan Izin Tinggal bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.' Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (2022): 423–437. https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2356.
Sari, Duwi Purnama. 'Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Personal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.' Lex LATA 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1212.
Siregar, Nadia Anabela, Bruce Anzward, dan Elsa Aprina. 'Mekanisme Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Visa Kunjungan oleh Warga Negara Asing yang Bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan.' Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2020): 451–470.
Syahrin, M. Alvi. 'Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian.' Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 1 (2018): 43–57. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.43-57.
Syahrin, M. Alvi. 'The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.' Journal of Indonesian Legal Studies 3, no. 2 (2018): 175–194. https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27512.
Bahari, Alamsyah. 'Between the Protection and Humanity: The Implementation of Ultimum Remedium Principle in Immigration Cases.' Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services 2, no. 2 (2020): 123–198. https://doi.org/10.15294/ijals.v2i2.38134.
- Downloads
- Published
- 2026-07-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Peptimel Silitonga, Rinaldy Amrullah, Refi Meidiantama, Firganefi Firganefi, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS PEMIDANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN JUMLAH TERBATAS (Studi Putusan Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Agung Wibawanto, KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hermin Furlinda, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yehezkiel Beladona Senna Ngantung, Johanis L.S.S. Polii, Joice Jane Umboh, KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nafila NurJannah, Kristina Sulatri, Dwi Budiarti, FENOMENA DEEP FAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Virly Agustin Aldilla, Bayu Prasetyo, Sunariyo, ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MEMBUJUK ANAK LAIN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4464 K/PID.SUS/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.