PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2015 DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 54/PID.SUS/2025/PN MRS)
- Authors
-
-
Mohammad Fausan Romadoni
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor -
Pramukhtiko Suryo
Universitas Muhammadiyah JemberAuthor
-
- Keywords:
- narkotika, surat dakwaan, rehabilitasi, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pertimbangan hakim
- Abstract
- Penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks, terutama dalam menentukan kualifikasi perbuatan antara penyalahguna bagi diri sendiri dan pelaku yang memiliki atau menguasai narkotika secara melawan hukum. Perbedaan kualifikasi tersebut berpengaruh terhadap ketepatan penerapan pasal serta penjatuhan pidana, khususnya terkait pemberian rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan dakwaan Penuntut Umum terhadap kualifikasi perbuatan terdakwa serta menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs dengan kebijakan rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum belum sepenuhnya mencerminkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika karena fakta persidangan menunjukkan jumlah barang bukti yang relatif kecil serta tidak ditemukan indikasi peredaran gelap. Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs juga belum sepenuhnya mengakomodasi kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 karena pertimbangan hakim lebih berorientasi pada terpenuhinya unsur kepemilikan narkotika dibandingkan dengan kondisi terdakwa sebagai penyalahguna. Oleh karena itu, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 perlu dilakukan secara lebih optimal guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.
- References
-
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
Abidin, Muhammad Nur. Diskresi Status Anak dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Disertasi. Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, 2025.
Aryanti, M., Habiburrahman, dan Albuhari. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Perspektif Maqashid Syariah. Disertasi. Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
Herlina, M. 'Analisis Dampak Implementasi Norma Penjelasan dalam Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kepastian dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia.' Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives 1, no. 1 (2024): 46–58.
ripto di Indonesia.' DIH: Jurnal Ilmu Hukum 19, no. 1 (2023): 85–98.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Mrs.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muthia Rahma Khairany, PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENENTUAN HAK ASUH ANAK AKIBAT KELALAIAN NAFKAH DAN REMARRIAGE ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PA PROBOLINGGO NOMOR 139/PDT.G/2025/PA.PROB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nafila NurJannah, Kristina Sulatri, Dwi Budiarti, FENOMENA DEEP FAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Hamidah, Glory Amanda Cristi, Raya Lintang Khoirunnisa, KEDUDUKAN HAK WARIS PEREMPUAN HINDU BALI PASCA-KEPUTUSAN MUDP 2010 DALAM PUTUSAN PENGADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bayu Samudra, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: ANALISIS KRITIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DAN AKIBAT HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denisa Sahrani, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Rinaldy Amrullah, Nikmah Rosidah, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PID.SUS-ANAK/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Frianita Putri, Kayla Namira Reiza Faris Balfas, Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.