TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
- Authors
-
-
Aulia Ganishya Namira Poernomo
Universitas PadjadjaranAuthor
-
- Keywords:
- Poligami, Hukum Islam, Perkawinan
- Abstract
- Poligami merupakan pengecualian terhadap asas monogami yang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ('UU Perkawinan') dan Kompilasi Hukum Islam ('KHI'). Hiperseksualitas suami sering dijadikan alasan permohonan poligami dalam praktik peradilan, meskipun tidak diatur secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan batas keabsahan hiperseksualitas sebagai alasan poligami berdasarkan UU Perkawinan dan hukum Islam, dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba sebagai bahan pendukung. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hiperseksualitas dapat dibenarkan sebagai alasan poligami melalui penemuan hukum (rechtsvinding) dengan penafsiran ekstensif, sepanjang dikualifikasikan sebagai ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a KHI, serta diterapkan secara terbatas berdasarkan prinsip kemaslahatan, pencegahan kemudaratan, dan keadilan. Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 958/Pdt.G/2025/PA.Ba dinilai kurang tepat karena mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 4 ayat (2) huruf c UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c KHI yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.
- References
-
Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amini, 2002
Hamim HR dan Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah: Penjelas Nazhm al-Fara’id alBahiyah, Kediri: Santri Salaf Press, 2013
Andri Sepriyadi, 'Analisis Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975 Pasal 19 Mengenai Poligami dan Alasan Perceraian', UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2006.
Diana R. W. Napitupulu, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: UKI Press, 2023
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: P.T. Alumni, 2000
Suriadi, 'Berpoligami Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Ulama', Jurnal Studi Gender dan Anak, Volume 10, Nomor 1, 2023
Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: Gama Media, 2017
Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Malang: UMM Press, 2020.
Wirjono Prodjodikoro dalam Romli Arsad, Pengantar Ilmu Hukum, Jatinangor: Alqaprint, 2014
- Downloads
- Published
- 2026-07-22
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Indra Kurniawan, TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurfajriyah Amalia, Nessya Aurellia R, Nadia Hazna S, M Fauzan Rizqon R, ANALISIS PENERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM MITIGASI RISIKO KEBAKARAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN (STUDI KASUS KEBAKARAN GEDUNG TERRA DRONE 2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiyas Riyani, Alif Fathur Rahman, Pingkan Mita Purnama Sari Purba, KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Sekaringtyas Ramadhani, Muchamad Iksan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PALSU YANG MERUGIKAN REPUTASI INDIVIDU MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Jayanti, Trio Adi Wijaya, Shevriyo Haikal Ramadhan, Adhitya Supriyanto, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI SEKTOR PERIKANAN: Studi Kasus KM Awindo 2A dan Implikasinya terhadap Perlindungan Awak Kapal Perikanan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Syaifudin Amin, Ridho Siahaan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI FITUR MEDIA SHARE DALAM SIARAN LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Imam Chamdillah, Ronny Winarno, Humiati, TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.