PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL
- Authors
-
-
Athma Anna Salsabila
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Rosalinda Elsina Latumahina
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- Jual Beli Tanah, Keabsahan Perjanjian, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Hukum, Ahli Waris
- Abstract
- Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan jual beli tanah yang telah dibayar lunas namun kemudian disangkal oleh penjual, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli maupun ahli warisnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli tanah yang telah dibayar lunas namun tidak diakui oleh penjual menurut hukum pertanahan di Indonesia, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pembeli atau ahli warisnya dalam kondisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tanah yang telah dibayar lunas dinyatakan sah secara hukum berdasarkan pemenuhan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, asas konsensualisme dalam Pasal 1457 KUHPerdata, serta terpenuhinya unsur tunai dan riil menurut hukum adat yang diadopsi hukum pertanahan nasional. Ketiadaan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya merupakan hambatan administratif yang tidak menggugurkan keabsahan materiil transaksi. Adapun perlindungan hukum terhadap pembeli atau ahli warisnya diwujudkan melalui pengakuan kedudukan hukum ahli waris, pengkualifikasian tindakan penjual sebagai perbuatan melawan hukum, serta putusan pengadilan yang menetapkan ahli waris sebagai pemilik sah dan memberikan kewenangan balik nama sepihak tanpa kehadiran penjual di Kantor Pertanahan.
- References
-
Adistia, Meisya. "Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Keabsahan Akta Jual Beli." Unes Law Review 6, no. 3 (2024): 8015–25.
Amir, Irdayanti. "Status Hak Atas Yang Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Sebelum Developer Pailit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/PDT.SUS-PAILIT/2017)." Indonesian Notary 4, no. 1 (2022): 1–18.
Arifin, and Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." Jurnal Ius Constituendum 5, no. April (2020): 63–75.
Halipah, Gisni, Dani Fajar Purnama, Bintang Timur Pratama, Budi Suryadi, and Fauzi Hidayat. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata." Jurnal Penelitian Serambi Hukum 16, no. 01 (2023): 138–43.
Larasati, Fadhila Restyana, and Mochammad Bakri. "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pada Putusan Hakim Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik." Jurnal Konstitusi 15, no. 4 (2018): 805–25.
Mumtaz, Talitha, and Sri Widyawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Sengketa Penguasaan Tanah." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 5, no. 4 (2025): 2669–80.
Murni, Christiana Sri. "Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat." Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2018): 680–92.
Peraturan Pemerintah RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, no. 1 (2004): 1–5.
Prasetyo, Panji. "Perlindungan Hukum Jual-Beli Tanah Dibawah Tangan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penjual (Putusan Pengadilan Negeri No. 1/PDT.G/2020/PN SNG)." Indonesian Notary 3, no. 1 (2021): 807–33.
Rahman, Arief, Wiwiek Wahyuningsih, Shinta Andriyani, and Diman Ade Mulada. "Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah." Jurnal Fundamental Justice 6, no. 1 (2025): 101–16.
Ridodi, Muhammad Adha. "Batasan Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Tanah." Lambung Mangkurat Law Journal, 2017, 40–52.
Rizqareka, Cinta, Erina Nur Afifa, Rania Syifa Busroni, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Antara Penjual Dan Pembeli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459/K/Pdt/2020)." Media Hukum Indonesia (MHI) 4, no. 1 (2025): 96–102.
Schmidt, Jan Peter. "Transfer of Property on Death and Creditor Protection: The Meaning and Role of ‘Universal Succession.’" Max Planck Private Law Research Paper, no. 18 (2017): 323–37.
Setiawan, Asta Tri, Sri Kistiyah, and Rofiq Laksamana. "Problematika Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Tanah Di Kawasan Transmigrasi." Jurnal Tunas Agraria 4, no. 1 (2021): 1–14.
Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2002.
Velisia, Michelle, and Hanafi Tanawijaya. "Keabsahan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Bawah Tangan Menurut Hukum Pertanahan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 376/PDT.G/2017/PN.TNG)." Jurnal Hukum Adigama 4, no. 2 (2021): 1582–1605.
Wagirin, Teo Christoper Limbong. "Aspek Hukum Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dan Pendaftaran Tanah Yang Berasal Dari Jual Beli Di Bawah Tangan." Jurnal Hukum & Pembangunan 4, no. 1 (2021): 1–19.
Yudhistira, Ferdian, and Krisnadi Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Beritikad Baik Atas Tanah Yang Belum Dibaliknamakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 389/Pdt.G/2023/PN Bks)." Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 3, no. 5 (2025): 462–66.
- Downloads
- Published
- 2026-07-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- D. Andry Effendy, Hartanto Gautama Utama, Muhamad Nur Ismail, Pesman Laia, Henry Afrillo, Nurwayah, Iskandar Daeng Pretty, Faisal, POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Saira Shabrina, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PENUMPANG DAN PEMILIK USAHA KAPAL LONGBOAT DI KOTA BANGUN: STUDI PRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggit Daka Satryadewa, Hwian Christianto, URGENSI LEGALISASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.