PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
- Authors
-
-
Muhammad Fikri Adhi Ardani
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor -
Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor -
Melisa Sakilatul Sarifah
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Provinsi Megapolitan, Jabodetabek, Pemerintahan Daerah, Sinkronisasi Kebijakan, Otonomi Daerah
- Abstract
- Kawasan metropolitan Jabodetabek menghadapi berbagai permasalahan lintas yurisdiksi yang kompleks, seperti kemacetan, banjir, dan degradasi lingkungan akibat masifnya urban sprawl. Upaya penyelesaian tata kelola wilayah melalui Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur terbukti kurang efektif karena sifat kelembagaannya yang sebatas koordinatif dan fasilitatif, tanpa memiliki kewenangan eksekutorial. Di sisi lain, otonomi daerah yang terfragmentasi berdasarkan 23 Tahun 2014 seringkali menghambat sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas batas administrasi antara DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis urgensi serta tantangan penggabungan wilayah Jabodetabek menjadi sebuah Provinsi Megapolitan (Daerah Otonomi Baru/Khusus) sebagai upaya sinkronisasi kebijakan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk mengatasi kebuntuan tata kelola saat ini, diperlukan restrukturisasi kelembagaan melalui model Regional Special District and Authorities. Penggabungan Jabodetabek menjadi satu entitas pemerintahan setingkat provinsi secara hukum diharapkan dapat mereduksi hambatan birokrasi, mempertegas kewenangan, serta mengintegrasikan tata ruang dan pelayanan publik secara lebih efisien dan terpadu.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Asshiddiqie, J. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
HR, Ridwan. (2019). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Hasibuan, H. S., dkk. (2014). "The Role of Transit Oriented Development in Constructing Urban Environment Sustainability, the Case of Jabodetabek, Indonesia." Jurnal [Volume 20], 622–631.
Heinelt, H., & Kübler, D. (Eds.). (2005). Metropolitan Governance in the 21st Century. Routledge: Taylor & Francis e-Library.
Huda, N. (2014). Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
Manan, B. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
Mustomi, O., dkk. (2024). Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. PT Media Penerbit Indonesia.
Nainggolan, L. E., dkk. (2023). Perencanaan Pembangunan. Yayasan Kita Menulis.
Nugroho, H. (2021). "Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Metropolitan Jabodetabek: Perspektif Hukum Administrasi Negara." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3).
Silfiana. (2018). "Optimalisasi Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Dalam Rangka Pembangunan Daerah Kawasan Jabodetabekjur." Jurnal [Volume 8], No. 2, 249–265.
Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions. USA.
Tinambunan, D. W. (2017). "Format Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik Dalam Bidang Transportasi (Studi Kasus DKI Jakarta Dengan Bodetabek)." Jurnal [Volume 21], No. 1.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 69.
- Downloads
- Published
- 2026-07-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rhadiatul Mardiyah, Ahmad Ihsan Al Mursalaat, Irsyad Dahri, Kedaulatan di Ujung Klik: Indonesia Menghadapi Implikasi Hukum Perdagangan Digital dalam Era RCEP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazara Alethea, Kayla Fakhrun Nisa, Mutia Nabilla Rahayu, MAHALNYA BIAYA POLITIK SEBAGAI AKAR KORUPSI DALAM SISTEM DEMOKRASI ELEKTORAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eko Yudiyanto, Basyarudin, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS PROSES TINDAK PIDANA KASUS JUDI ONLINE) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sausan Maulidyah Fahruri, RESPON IBU RUMAH TANGGA DI KOTA SURABAYA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agustin Marsely Prahestie, Galih Wahyu Pradana, Muhammad Farid Ma'ruf, Melda Fadiyah Hidayat, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT: STUDI KASUS PADA PENATAAN TENAGA HONORER KESEHATAN DI KABUPATEN MOJOKERTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mukhammad Ilham Arifin, Andreas Yoga Pratama, Wildan Pratama, Muhammad Mashuri, PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGANAN PERDA DAN PERKADA TERKAIT REKLAME DI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.