KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KALIMANTAN TIMUR
- Authors
-
-
Nur Djanah
Universitas Islam IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Ketaatan, Hukum Waris Adat, dan Dayah Kenyah
- Abstract
- Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketaatan masyarakat terhadap keputusan Kepala Adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Rumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana ketaatan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah terhadap keputusan penyelesaian pewarisan oleh Kepala Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur? 2) Upaya hukum apa yang ditempuh oleh masyarakat Suku Dayak Kenyah atas ketidaktaatan terhadap keputusan kepala adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan?. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum sosiologis. Objek pada penelitian ini adalah tanah ulayat yang menjadi objek sengketa waris pada masyarakat hukum Dayak Kenyah di Desa Pampang. Subyek penelitian ini adalah masyarakat adat dan Kepala Adat Dayak Kenyah. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketaatan masyarakat hukum adat Dayak Kenyah terhadap putusan kepala adat secara umum tergolong tinggi. Namun demikian, dalam realitas sosial yang semakin dipengaruhi oleh modernisasi, pendidikan, dan akses terhadap sistem hukum nasional, terdapat sejumlah kasus di mana pihak tertentu merasa tidak puas terhadap keputusan adat, terdapat 31 sengketa waris pada masyarakat hukum adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, hanya ditemukan 2 kasus yang tidak menaati putusan dari kepala adat Dayak Kenyah. Upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat suku Dayak Kenyah terhadap keputusan kepala adat Dayak Kenyah dalam penyelesaian pewarisan adalah melakukan musyawarah ulang, pihak yang keberatan diberi kesempatan menyampaikan alasan ketidakpuasannya. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, kepala adat dapat menjatuhkan sanksi adat kepada pihak yang tidak menaati keputusan. Sanksi adat dalam masyarakat Dayak Kenyah memiliki fungsi represif dan restoratif. Jika pihak bersengketa tidak terima maka dapat ditempuh jalur hukum formal melalui pengadilan negara.
- References
-
Bravo Nangka. 2019. “Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan”. Lex Privatum. Volume 7. Nomor 3.
Tolib Setiady. 2018. Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan). Bandung: Alfabeta.
Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. 1992. Profil Provinsi Republik Indoneisa Kalimantan Timur. Jakarta: PT Intermasa.
Siti Susyanthi. 2009. “Analisis Mengenai Eksistensi Hukum Tanah Adat Suku Dayak Kenyah di Kalimantan Timur”. Tesis. Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
Sri Warjiyati. 2020. Ilmu Hukum Adat. Yogyakarta: Deepublish.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Esron Palan selaku Ketua Adat Dayak Kenyah di Desa Pampang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Pukul 12.30 WIB tanggal 18 Januari 2026.
Rikardo Simarmata. 2018. "Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat". Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 30. No. 3.
Suhariyanto, B. 2018. “Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional”. Mimbar Hukum. Vol. 30. No. 3.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-05
- Section
- Articles
How to Cite
KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KALIMANTAN TIMUR. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(9). https://doi.org/10.2238/tmp8yx20
Similar Articles
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erlangga Ferdian, Abdul Aziz Naufal Al Farizi, Vito Herwono Adi, Yusril Samudin, RASIONALITAS ARGUMENTASI HUKUM PERSPEKTIF ROBERT ALEXY MELALUI DISKURSUS DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andi Siti Raisya Batari Mughni, Irsyad Dhahri Somad, Diplomasi Perdamaian Indonesia dalam Board of Peace: Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Identitas Keagamaan, dan Dilema Keterlibatan dalam Arsitektur Perdamaian Gaza (2025–2026) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noralia Ulfa, PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rully Andhi Rukmono, Iskandar Yusuf, KONSEKUENSI HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selfi Sahara, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN PIDANA ATAS KEKERASAN SEKSUAL ANAK OLEH ORANG TERDEKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghefira Faza Natasya, Aldira Anggia Putri, Oci Senjaya, DI BALIK LAYAR PINJAMAN ONLINE ILEGAL : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP MODUS KEJAHATAN DIGITAL DAN VIKTIMISASI KORBAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.