PENDEKATAN VICTIM-CENTERED TERHADAP KORBAN NON-CONSENSUAL INTIMATE IMAGES (NCII): STUDI KOMPARATIF INDONESIA, JEPANG, DAN KANADA DALAM PERUMUSAN INTEGRATED VICTIM-CENTERED DIGITAL PROTECTION MODEL
- Authors
-
-
Noralia Ulfa
Universitas IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Non-Consensual Intimate Images; victim-centered approach; perlindungan hukum; kekerasan berbasis gender digital; hukum komparatif
- Abstract
- Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk kekerasan berbasis gender di ruang siber, salah satunya Non-Consensual Intimate Images (NCII). Kejahatan ini tidak hanya melanggar privasi korban, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, ekonomi, dan digital yang bersifat berkelanjutan akibat karakter penyebaran informasi di internet. Meskipun Indonesia telah mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, praktik penegakan hukum masih berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku dan belum sepenuhnya mengakomodasi hak korban atas perlindungan, pemulihan, serta penghentian penyebaran konten intim. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban NCII berdasarkan perspektif victim-centered approach melalui studi komparatif antara Indonesia, Jepang, dan Kanada, serta merumuskan model perlindungan hukum yang relevan bagi Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan korban NCII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku sehingga perlindungan terhadap korban belum terlaksana secara komprehensif. Sebaliknya, Jepang dan Kanada telah mengembangkan mekanisme perlindungan yang mengintegrasikan perlindungan pidana, pemulihan korban, perlindungan identitas, dan respons digital. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, penelitian ini merumuskan Integrated Victim-Centered Digital Protection Model sebagai model perlindungan hukum yang mengintegrasikan perlindungan pidana, mekanisme rapid take-down, pemulihan korban, perlindungan digital, serta koordinasi kelembagaan dalam menangani NCII di Indonesia.
- References
-
Bailey, J., & Flynn, A. (2021). The law and ethics of consent in the digital age. UBC Press.
Citron, D. K. (2014). Hate crimes in cyberspace. Harvard University Press.
Citron, D. K. (2019). Sexual privacy. Yale Law Journal, 128(7), 1870–1960.
Clough, J. (2015). Principles of cybercrime legislation. In T. Holt (Ed.), Cybercrime through an interdisciplinary lens (pp. 21–46). Routledge.
Flynn, A., & Henry, N. (2019). Image-based sexual abuse: An Australian perspective. Current Issues in Criminal Justice, 31(1), 1–17.
Franks, M. A. (2015). Criminalizing revenge porn. Wake Forest Law Review, 49(2), 345–391.
Franks, M. A. (2017). The cult of the Constitution: Our deadly devotion to guns and free speech. Stanford University Press.
Henry, N., Flynn, A., & Powell, A. (2020). Image-based sexual abuse: A study on the causes and consequences of non-consensual intimate image distribution. Springer.
Henry, N., Powell, A., & Flynn, A. (2017). Not just "revenge pornography": Australians' experiences of image-based abuse. A summary report. RMIT University.
Kitchen, A. N. (2022). Technology-facilitated sexual violence and legal responses to image-based abuse. International Journal of Law, Crime and Justice, 69, Article 100544.
McGlynn, C., Rackley, E., & Houghton, R. (2017). Beyond "revenge porn": The continuum of image-based sexual abuse. Feminist Legal Studies, 25(1), 25–46.
McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). Image-based sexual abuse. Oxford Journal of Legal Studies, 37(3), 534–561. https://doi.org/10.1093/ojls/gqw033
McGlynn, C., Rackley, E., & Johnson, K. (2019). Shattering lives and myths: A report on image-based sexual abuse. Durham University.
Powell, A., Henry, N., & Flynn, A. (2018). Image-based sexual abuse: The extent, nature, and predictors of perpetration in Australia. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 52(2), 259–281.
Rackley, E., & McGlynn, C. (2018). Digital justice: New perspectives on image-based sexual abuse. International Journal of Evidence & Proof, 22(3), 256–273.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Syafira Maruapey, Sakina Tri Andayani Wael, KEJAHATAN SIBER DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, PERMASALAHAN HUKUM KONTRAK DALAM PRAKTIK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA YANG SERING TIMBUL DALAM PEMBENTUKAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Afiq Alfi Fairuz Sudirman, Tenri Dzulqaidah Nur, Nur Aprilia Umar, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Novia Nelita Yanti Harefa, PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN 2022–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.