ANALISIS TATA KELOLA ASET BANGUNAN MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE: STUDI PADA PEMERINTAH DESA SEKARPURO, KABUPATEN MALANG
Keywords:
Tata Kelola Aset Desa, Aset Bangunan, Good Governance, Pemerintah Desa SekarpuroAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola aset bangunan yang dimiliki Desa Sekarpuro di Kabupaten Malang, dalam perspektif good governance. Fokus penelitian ini mencakup pengelolaan Kantor Desa, Ruang Pelayanan, dan Gedung Pertemuan, meliputi proses inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan aset. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan perangkat desa, dokumentasi inventaris aset 2025 dan sumber literatur pendukung. Analisis didasarkan pada lima prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset bangunan di Desa Sekarpuro secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pendataan aset melalui aplikasi SIMANIS dan dokumen inventaris desa, serta pemeliharaan dan pengawasan secara berkala. Penerapan prinsip good governance juga terlihat dari keterbukaan informasi, kejelasan tanggung jawab, dan penggunaan bangunan yang sesuai fungsinya. Meski begitu, masih ada kendala berupa keterbatasan dana perawatan dan fasilitas yang cepat rusak akibat sering digunakan. Solusinya, pendataan digital perlu diperkuat lagi, aturan penggunaan Gedung diperjelas, dan pemeliharaan dan pengawasan ditingkatkan agar fasilitas desa bisa lebih optimal dan tahan lama.References
Azizah, Y. N. (2024). Pengelolaan aset tanah dan bangunan Pemerintah Kota Yogyakarta [Skripsi Sarjana Terapan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional]. Repository STPN.
Janah, B. R., Purnama, S., & Syamsuri. (2021). Implementasi prinsip-prinsip good governance: Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Journal of Public Administration and Local Governance, 5(2).
Pemerintah Desa Sekarpuro. (2025). Laporan hasil inventarisasi (LHI) aset desa tahun 2025 berupa bangunan. Pemerintah Desa Sekarpuro.
Pohan, R., & Adni, D. F. (2024). Pengelolaan aset desa oleh pemerintah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 1(2), 273–279.
Prayitno, D. (2021). Analisis penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap inventaris desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, 4(2), 78–82.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77.
Syari, R. S., & Supriyono, H. (2020). Sistem informasi berbasis web untuk pengelolaan aset desa. JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat), 7(1), 45–56.
United Nations Development Programme. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. UNDP.
Warsito, A. (2025). Evaluasi paradigma pengelola aset dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD): Studi pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jurnal Bina Praja, 17, 89–102.

