PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES OPTIMALISASI BUMDES MAJU BERSAMA DI DESA SUNGGAL KANAN

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengelolaan BUMDes Maju Bersama di Desa Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang baru aktif kembali setelah mengalami kevakuman selama kurang lebih lima tahun dan memperoleh badan hukum pada Februari 2025. Kondisi ini mencerminkan permasalahan yang umum terjadi pada BUMDes di Indonesia, di mana rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penguatan BUMDes Maju Bersama sebagai upaya optimalisasi lembaga ekonomi desa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, melibatkan kepala BUMDes, sekretaris desa, dan anggota masyarakat Desa Sunggal Kanan. Analisis data menggunakan dua kerangka teori secara komplementer, yaitu teori partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff (1980) yang membagi partisipasi ke dalam empat dimensi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan manfaat, dan evaluasi serta Arnstein's Ladder of Citizen Participation (1969). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam dimensi pengambilan keputusan telah terbentuk secara prosedural melalui forum Musrenbang, namun belum berkembang menjadi partisipasi yang substantif. Partisipasi dalam pelaksanaan bersifat episodik dan hanya terjadi pada tahap awal program. Partisipasi dalam pemanfaatan manfaat masih berada pada tahap orientasi dan harapan karena BUMDes belum beroperasi secara aktif, serta partisipasi dalam evaluasi masih bersifat informal dan tidak terstruktur. Berdasarkan kerangka Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat berada pada level tokenisme, khususnya pada tangga 3 (Informasi) dan tangga 4 (Konsultasi). Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum evaluasi BUMDes yang rutin dan terbuka, pengembangan mekanisme pertanggungjawaban publik yang transparan, serta pembukaan kanal partisipasi alternatif berbasis dusun agar partisipasi masyarakat dapat berkembang menuju level partnership.