BEYOND ALGORITHMIC MANAGEMENT: REKONTRUKSI PERLINDUNGAN PEKERJA GIG ECONOMY MELALUI TRANSPARANSI KEPUTUSAN DAN KEADILAN ORGANISASIONAL

Abstract

Perkembangan gig economy telah mendorong penggunaan manajemen algoritmik dalam pengelolaan pekerja platform digital, mulai dari pembagian pekerjaan, penilaian kinerja, penentuan insentif, hingga pembatasan akses akun. Meskipun meningkatkan efisiensi operasional, penggunaan algoritma yang tidak transparan berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena pekerja tidak selalu memperoleh informasi yang memadai mengenai dasar keputusan yang memengaruhi pekerjaan dan penghasilannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara transparansi keputusan algoritmik, keadilan organisasional, dan perlindungan hukum bagi pekerja gig economy di Indonesia serta merumuskan model perlindungan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi keputusan algoritmik perlu didukung oleh penjelasan individual yang mudah dipahami, mekanisme keberatan dan peninjauan ulang, serta akuntabilitas platform. Keempat komponen tersebut dirumuskan sebagai model konseptual perlindungan pekerja gig economy yang mengintegrasikan prinsip keadilan organisasional dengan kerangka perlindungan hukum yang relevan, termasuk pelindungan data pribadi dan ketentuan ketenagakerjaan. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan tata kelola platform digital yang lebih adil dan bertanggung jawab. Namun, penerapannya masih memerlukan pengujian empiris serta penyesuaian terhadap karakteristik hubungan hukum antara pekerja dan platform digital.