ETIKA DAN AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK: ANALISIS DUGAAN PUNGUTAN LIAR DI PELABUHAN BATAM CENTER

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas mensyaratkan etika dan akuntabilitas aparatur yang kuat, namun birokrasi masih dihadapkan pada penyimpangan seperti pungutan liar (pungli) yang mencerminkan lemahnya pengawasan kelembagaan, sebagaimana terjadi dalam dugaan kasus pungli terhadap wisatawan asing di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center pada Maret 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik dugaan pungutan liar tersebut mencerminkan lemahnya etika dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen). Hasil penelitian menunjukkan kasus pungli di Pelabuhan Batam Center memperlihatkan pola pemerasan yang sistemik dan berulang, mulai dari penahanan korban hingga negosiasi nilai pembayaran, yang mengindikasikan kegagalan tiga indikator good governance secara bersamaan, yaitu control of corruption, government effectiveness, dan rule of law. Dapat disimpulkan bahwa persoalan utama bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan kegagalan institusi memastikan etika dan akuntabilitas dijalankan secara konsisten, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik dan rusaknya citra Indonesia di mata internasional.