ANALISIS PEMETAAN AKTOR DAN KOMITMEN POLITIK PEMERINTAH DESA KAREDOK DALAM KEBIJAKAN CEGAH STUNTING

Abstract

Saat ini stunting menjadi permasalahan yang banyak dialami oleh berbagai negara di dunia. Kebijakan penanggulangan stunting di Indonesia di perluas dengan ditetapkannya 260 kabupaten atau kota sebagai prioritas pada tahun 2020 yang seiring dengan naiknya alokasi anggaran. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang ditetapkan sebagai prioritas penurunan stunting oleh Pemerintah Pusat. Saat ini Kabupaten Sumedang menargetkan Zero New Stunting pada tahun 2023 yang salah satunya terdapat inovasi kebijakan sebagai alat untuk percepatan pencapaian prevalensi stunting. Pemerintah Kabupaten Sumedang meminta dukungan dari berbagai stakeholders untuk melaksanakan Zero New Stunting pada tahun 2023 salah satunya adalah Pemerintah Desa di tingkat Desa. Di Kecamatan Jatigede sendiri sebagai kecamatan dengan proporsi balita stunting tertinggi di Kabupaten Sumedang, terdapat pula salah satu desa yang proporsi balita stunting tertinggi yakni di Desa Karedok dengan angka 24,51%. Pada saat ini kejadian stunting sudah menjadi permasalahan struktur sosial dan pemaknaan para pemangku atau implementor kebijakan. Untuk dapat melihat bagaimana suatu birokrat dalam menjalankan suatu kebijakan, maka dapat dilihat dari political will atau komitmen politiknya sebagai wujud dari pengalokasian dana pemerintah untuk mencapai hasil kebijakan yang maksimal, kapasitas dan tekanan publik, keterlibatan negara, aturan dan regulasi, juga tanggung jawab seseorang. Penelitian ini ilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dedeskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tujuh dimensi polticial will menurut Brinkerhoff, Pemerintah Desa Karedok belum menjalankan sebagian besar indikator dari political will sehingga komitmen politik dari Pemerintah Desa Karedok dalam kebijakan cegah stunting masih goyah dan lemah.