TINGKAT KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MANAJEMEN ARSIP DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS KOTA SURABAYA

Sofi Amirah Salsabila; Trenda Aktiva Oktariyanda; Meirinawati

doi:10.2238/jempmj55

Authors

Sofi Amirah Salsabila Universitas Negeri Surabaya Author
Trenda Aktiva Oktariyanda Universitas Negeri Surabaya Author
Meirinawati Universitas Negeri Surabaya Author

DOI:

https://doi.org/10.2238/jempmj55

Keywords:

Aparatur Sipil Negara, Kompetensi Pegawai, Manajemen Arsip, Pengelolaan Arsip, Sumber Daya Manusia

Abstract

Kompetensi pegawai merupakan salah satu faktor penting yang mendukung pelaksanaan manajemen arsip di instansi pemerintah, karena pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memadai berperan dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam manajemen arsip di Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas Kota Surabaya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sampel penelitian berjumlah 65 pegawai ASN yang ditentukan melalui rumus Slovin dan teknik proportionate random sampling dari populasi sebanyak 188 ASN. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas Product Moment Pearson, uji reliabilitas Cronbach's Alpha, serta analisis statistik deskriptif berbantuan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliabel, dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,890 untuk variabel kompetensi pegawai dan 0,943 untuk variabel manajemen arsip. Tingkat kompetensi pegawai ASN berada pada kategori sangat tinggi (rata-rata 4,39) ditinjau dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, kemampuan beradaptasi, dan komitmen. Pelaksanaan manajemen arsip juga berada pada kategori sangat tinggi (rata-rata 4,33) pada seluruh tahapan, meliputi penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, penyusutan, dan digitalisasi arsip. Temuan ini menegaskan bahwa kompetensi pegawai yang memadai berperan penting dalam mendukung tertib administrasi kearsipan pada instansi pemerintah.

References

Abidin, M. (2023). Digital records lifecycle dalam organisasi pemerintah modern. Jurnal Ilmu Informasi dan Kearsipan Modern, 5(2), 77-88.

Adriani, M., Albar, R., Wibawa, M. B., & Serianti, P. (2024). Analisis pengelolaan manajemen arsip serta pemanfaatan teknologi sistem informasi manajemen berbasis website pada BKPSDM Aceh Barat. Journal of Information and Computer Science.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (2018). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. ANRI.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (2021). Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. ANRI.

Badan Kepegawaian Negara (BKN). (2022). Pedoman pengembangan kompetensi ASN. BKN.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Fardhoi Abdi, M., Erawan, E., & Arifin, M. Z. (2020). Manajemen kearsipan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. EJournal Administrasi Publik, 8(4), 4525-4539.

Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Edisi ke-10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Harisanty, D., & Anugrah, E. P. (2022). Legality of electronic archive management in realizing Indonesia e-government. Digital Library Perspectives, 38(1), 88-103.

Hariyati, T. (2021). Pengaruh kompetensi pegawai terhadap pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro [Skripsi, Universitas Negeri Surabaya].

Hayatin, L., & Sriwahyuni Hastuti, M. (2023). Analisis manajemen kearsipan dan kualitas sumber daya manusia terhadap mutu pelayanan administrasi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Jurnal Administrasi Publik, 10(3), 123-131.

International Records Management Trust. (2021). Good governance and records management.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Keban, Y. T. (2019). Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu. Bumi Aksara.

Latifah, N., & Fatimah, A. (2024). Pengelolaan arsip dalam peningkatan pelayanan publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan, 12(1), 460-466.

Marliani, Saripuddin, & Azhari. (2023). Pengaruh pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi ASN terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto.

Miftahul, M., & Meirinawati, M. (2022). Kualitas pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat di Kantor Kelurahan Bulak Banteng Kota Surabaya. Publika, 10(3), 515-526.

Mulyawan, R., et al. (2024). The role of employee competence in shaping public satisfaction: Examining service quality as a mediating factor. Cogent Business & Management, 11(1), 1-15.

Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (7th ed.). Pearson.

Nugraha, D., & Hidayat, A. (2021). Kompetensi pegawai dalam peningkatan pelayanan publik di era digital. Jurnal Reformasi Administrasi, 8(2), 102-112.