POLEMIK KOPERASI DESA MERAH PUTIH: ANTARA PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN TANTANGAN DEMOKRASI DESA

Abstract

Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) dirancang pemerintah sebagai sarana pemberdayaan ekonomi berbasis desa, namun implementasinya memunculkan polemik terkait relasi kekuasaan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur kelembagaan Kopdes MP dalam perspektif sistem politik Indonesia serta mengidentifikasi tantangan demokrasi desa yang muncul akibat kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis kebijakan, bersumber dari kajian, regulasi pemerintah, dan pemberitaan media nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kopdes MP berpotensi memperkuat kapasitas ekonomi desa, tetapi di sisi lain berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara struktur koperasi dengan lembaga demokrasi desa seperti musyawarah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta membuka peluang dominasi kepentingan elite politik local maupun pusat dalam pengelolaan kebijakan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat dan transparasi dalam tata kelola program sebagai upaya menjaga keseimbangan antara tujuan pemberdayaan ekonomi dan prinsip demokrasi desa.