EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN (STUDI KASUS REKLAMASI PERTAMBANGAN BATUAN DI KECAMATAN CIGEULIS PANDEGLANG BANTEN TAHUN 2025)
DOI:
https://doi.org/10.2238/camvgq38Keywords:
Evaluasi Kebijakan, Pengelolaan Pertambangan, ReklamasiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan, khususnya terkait reklamasi lahan bekas tambang batuan di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka teori evaluasi kebijakan Leo Agustino yang mencakup lima dimensi: sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana, finansial dan regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan reklamasi belum berjalan optimal dan tidak merata di seluruh dimensi. Kendala struktural utama dipicu oleh pergeseran kewenangan pengawasan teknis dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat pasca berlakunya UU No. 3 Tahun 2020, yang mengakibatkan Perda No. 11 Tahun 2012 secara operasional kehilangan relevansinya. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya kuantitas pengawas di daerah, lemahnya komunikasi publik, serta minimnya sarana verifikasi lapangan yang independen. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa praktik pengawasan reklamasi di Kecamatan Cigeulis saat ini sangat bergantung pada kepatuhan sukarela dan pelaporan administratif pelaku usaha, sehingga pemerintah daerah kehilangan kapasitas penindakan langsung yang berujung pada masih ditemukannya lahan pascatambang yang dibiarkan telantar tanpa pemulihan.References
Agustino. (2023). Memahami Kebijakan Publik: Perspektif Teoretis dan Praktis. Empatdua Media.
Anhar, D. (2022). Kajian Pengendalian Kualitas Lingkungan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8, 244-261. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP.
Forum Keadilan TV. (5 Desember 2025).
Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Keselamatan Operasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta.
Pasolong. (2019). Teori Administrasi Publik. Alfabeta.
Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pertambangan. Serang.
Qomariyah. (2024). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Selaras Media Kreasindo.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mneral dan Batubara. Jakarta.
Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan, 3, 25–32. https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912

