PENDANGKALAN DEMOKRASI LOKAL DALAM ERA DESENTRALISASI: ANALISIS KASUS JUAL BELI JABATAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik jual beli jabatan Penjabat (Pj.) Kepala Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 sebagai bentuk pendangkalan demokrasi lokal serta mengkaji peran patronase politik dalam praktik penyalahgunaan kewenangan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradoks pelaksanaan desentralisasi yang pada satu sisi bertujuan memperkuat demokrasi lokal, tetapi pada sisi lain masih membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan oleh elite politik daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui pemanfaatan buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan pemberitaan media yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli jabatan Penjabat Kepala Desa mencerminkan pendangkalan demokrasi lokal karena proses pengisian jabatan berlangsung secara transaksional dan mengabaikan prinsip meritokrasi, transparansi, serta akuntabilitas. Penelitian ini juga menemukan bahwa patronase politik menjadi mekanisme yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan berlangsung melalui hubungan patron-klien antara kepala daerah dan calon Penjabat Kepala Desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan desentralisasi memerlukan penguatan pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang demokratis untuk mencegah berkembangnya patronase politik dalam pemerintahan daerah. This study aims to analyze the practice of buying and selling interim village head (Penjabat Kepala Desa) positions in Probolinggo Regency in 2021 as a form of the decline of local democracy and to examine the role of political patronage in the abuse of authority. The study is motivated by the paradox of decentralization, which is intended to strengthen local democracy but has also created opportunities for local political elites to misuse their authority. This research employed a qualitative approach using a library research method. Data were collected from books, scientific journals, official documents, legislation, and credible media reports, and were analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that the practice of buying and selling public positions reflects the deterioration of local democracy, as the appointment process was conducted through transactional mechanisms rather than based on merit, transparency, and accountability. The study also finds that political patronage served as the mechanism enabling the abuse of authority through patron–client relationships between regional leaders and candidates for interim village head positions. These findings suggest that the success of decentralization depends not only on the transfer of authority to local governments but also on effective oversight and democratic governance.