PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN STUDI TATA KELOLA RESPONSIF GENDER DI KELURAHAN PAJANG, KOTA TANGERANG

Authors

  • Galuh Alfiana Hastuti, Nur Wahidilah Salecha, Audizia Hani Rizqi Universitas Islam Syekh-Yusuf Author

DOI:

https://doi.org/10.2238/hp01me08

Keywords:

Peran perempuan, pengambilan keputusan, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan, partisipasi perempuan, Kelurahan Panjang

Abstract

Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam pengambilan keputusan serta mengidentifikasi bentuk kesetaraan gender yang diterapkan dalam tata kelola pemerintahan di Kelurahan Panjang, Kota Tangerang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur Kelurahan Panjang yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam forum diskusi maupun musyawarah yang menjadi dasar pengambilan keputusan di lingkungan kelurahan. Selain itu, perempuan juga memperoleh kesempatan untuk menduduki jabatan strategis, yang tercermin dari keberadaan perempuan sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan. Mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif dan kolektif memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif dalam proses perumusan kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender telah diimplementasikan dengan cukup baik dalam tata kelola pemerintahan Kelurahan Panjang. Keterlibatan perempuan tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan hak kesetaraan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

References

Hap Sari, R., & Amanatun Suryani, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Implementation of Gender Mainstreaming Policies in The Special Regional Government of Yogyakarta. 18(1), 12–34. https://doi.org/10.20961/sp.v18i1.64885

Ismail, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. (t.t.). PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK (Studi Implementasi Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang). Jurnal MODERAT, 6(4).

Mayasari, A. D., Dama, M., & Situmorang, L. (2025). Menuju Birokrasi Inklusif: Implementasi Kebijakan Kesetaraan Gender di Sektor Publik. DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education, 2(2), 157–169. https://doi.org/10.69875/djosse.v2i2.197

siregar maysarah, azilah. (2022). IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM.

Siswanto Muhartono Universitas Pawyatan Daha Kediri, D. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri The importance of gender mainstreaming regulations in regional development in Kediri Regency.

Hidaya, N., & Asri, A. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Kebijakan di Era Otonomi Daerah Kabupaten Sorong. Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik (FAKSI), 9(1).

Dewi, A. P., & Suryani, D. A. (2025). Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan di Kabupaten Gunungkidul. Journal of Public Administration and Local Governance, 9(1).

Downloads

Published

2026-07-07