Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi

Vol. 25 No. 12 (2026): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT REALISASI ANGGARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PENYERAPAN ANGGARAN BAKORWIL III MALANG PERIODE JANUARI - SEPTEMBER 2026

PDF
  • Imama Inaroh Hasanah,
  • Ike Putri Wibowo,
  • Floreta Luhtitisari,
  • Alindra Yanuardi
Imama Inaroh Hasanah
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Ike Putri Wibowo
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Floreta Luhtitisari
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Alindra Yanuardi
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
DOI: https://doi.cibangsa.org/DOI-2026-833

Published 2026-11-10

Keywords

  • Penyerapan Anggaran,
  • Realisasi Anggaran,
  • Bakorwil III Malang,
  • Pengendalian Anggaran,
  • Keuangan Daerah

How to Cite

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT REALISASI ANGGARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PENYERAPAN ANGGARAN BAKORWIL III MALANG PERIODE JANUARI - SEPTEMBER 2026. (2026). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 25(12). https://doi.cibangsa.org/DOI-2026-833

Abstract

Realisasi anggaran yang tertinggal dari jadwal pelaksanaan dapat menurunkan efektivitas belanja dan menunda capaian kinerja instansi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat realisasi anggaran dan merumuskan strategi peningkatan penyerapan anggaran Bakorwil III Malang periode Januari–September 2026. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data utama berupa dokumen Rekapitulasi Belanja Tahun Anggaran 2026 yang memuat pagu dan realisasi per program, kegiatan, sub kegiatan, dan rincian objek belanja, serta perspektif Kepala Sub Bagian Keuangan yang diparafrasekan dari catatan yang tersedia. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pembanding linear 75 persen untuk sembilan bulan berjalan. Hasil menunjukkan realisasi Rp10,33 miliar dari pagu Rp15,90 miliar (65,0 persen), sekitar 10 poin persentase di bawah pembanding. Belanja pegawai menyumbang 84,2 persen pagu dan 84,4 persen sisa anggaran, sedangkan belanja barang dan jasa terealisasi 65,4 persen. Sebelas dari 45 sub kegiatan belum terealisasi sama sekali. Faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi keterlambatan pelaksanaan kegiatan, proses administrasi dan pengadaan, penyesuaian kegiatan dengan kondisi lapangan, pengendalian dan evaluasi yang belum optimal, serta koordinasi antarunit. Strategi yang direkomendasikan mencakup monitoring dan evaluasi berkala, identifikasi hambatan sejak dini, percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi, serta percepatan administrasi dan pengadaan sesuai ketentuan. Penelitian menyimpulkan bahwa upaya peningkatan penyerapan perlu dibedakan antara belanja pegawai yang bersifat rutin dan belanja barang dan jasa yang bergantung pada kesiapan pelaksanaan kegiatan.
PDF

References

  1. [1] Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
  2. [2] Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792
  3. [3] Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23tahun-2014
  4. [4] Mustafa, R. M., Azhar, N., Suyono, E., Rusmana, O., & Wahyudin. (2022). The effect of planning, management commitment, and human resources competency on the absorption of the goods and services budget in the local government of Cilacap Region, Central Java. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10(2), 129–136. https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6961
  5. [5] Febriani, W., Herawaty, N., & Zulma, G. W. M. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran satuan kerja kementerian/lembaga di wilayah pembayaran KPPN Jambi. Jurnal Buana Akuntansi, 8(1), 57–68. https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i1.3340
  6. [6] Sitepu, D. R., Priyatmo, T., & Akbar, R. (2024). Determinan penghambat penyerapan anggaran: Studi empiris pada Provinsi Riau. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 5(1), 1–19. https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.509
  7. [7] Anggraini, M. D., Sari, K. R., & Armaini, R. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 9(1), 111–120. https://doi.org/10.32502/jab.v9i1.8419
  8. [8] Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. https://peraturan.bpk.go.id/details/73586/perpres-no-16-tahun-2018
  9. [9] Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/318647
  10. [10] Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2026). Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran, tahun anggaran 2026 [Dokumen internal Bakorwil III Malang, tidak dipublikasikan].
  11. [11] Rachman, G., Sarma, M., & Rachmina, D. (2025). Strategi dalam upaya memperbaiki keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Bogor. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 17(2), 82–90. https://journal.ipb.ac.id/jurnalmpd/article/download/55637/28651
  12. [12] Subhinigsih, R. A., Asnawi, S. K., & Sufyati. (2023). Factors affecting budget absorption at regional apparatus organizations. JTAM (Jurnal Teori dan Aplikasi Matematika), 7(1), 70–81. https://doi.org/10.31764/jtam.v7i1.10267
  13. [13] Putri T, N. A., Nasir, A., & Rofika. (2024). The effect of regulations, budget politics, organizational commitment, human resources competency, and procurement of goods and services on budget absorption (Study on Siak Regency OPD). Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities, 6(2), 140–152. https://doi.org/10.31258/ijesh.6.2.140-152
  14. [14] Alif’ia, N. F., Hartati, S., & Febriantoko, J. (2025). Analisis kinerja penyerapan anggaran di pemerintah daerah: Studi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Akuntansi dan Ekonomika, 15(2), 357–367. https://doi.org/10.37859/jae.v15i2.9931
  15. [15] Lantowa, F. D., & Ntuiyo, I. S. D. (2026). Procurement of goods and services and supervision on budget absorption. Jurnal Akuntansi, 30(1), 22–43. https://doi.org/10.24912/ja.v30i1.3522
  16. [16] Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876/pp-no-60-tahun-2008
  17. [17] Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.