PENGGUNAAN BARCODE SEBAGAI SARANA PENYAMPAIAN TUPOKSI BAGI PEGAWAI DI RUTAN KELAS IIA PONTIANAK
Keywords:
transformasi digital, QR Code, tugas pokok dan fungsi, pemasyarakatan, Rutan Kelas IIA PontianakAbstract
Transformasi digital di lingkungan pemasyarakatan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi, termasuk dalam penyampaian informasi internal kepada pegawai. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak masih menghadapi kendala karena informasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) disampaikan melalui dokumen cetak, pengarahan lisan, dan file digital yang tersebar sehingga akses informasi belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya pemahaman pegawai, terutama bagi pegawai baru, pegawai yang mengalami rotasi jabatan, serta petugas pengamanan dengan sistem kerja bergilir. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berbasis teknologi yang mampu menyediakan akses informasi secara cepat, praktis, dan berkelanjutan. Program Kuliah Kerja Nyata ini bertujuan mengembangkan media penyampaian tupoksi berbasis Quick Response Code (QR Code) sebagai sarana informasi digital bagi pegawai Rutan Kelas IIA Pontianak. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan deskriptif melalui tahapan observasi, identifikasi permasalahan, koordinasi dengan pihak rutan, analisis kebutuhan, penyusunan dokumen digital, pembuatan dan pengujian barcode, pemasangan pada titik strategis, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi. Setiap barcode dihubungkan dengan dokumen digital yang memuat uraian tugas, dasar hukum, fungsi, dan tanggung jawab sesuai jabatan sehingga dapat diakses menggunakan telepon pintar kapan saja. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa barcode berhasil diimplementasikan sebagai media informasi digital yang memudahkan pegawai memperoleh akses terhadap tupoksi secara cepat, akurat, dan mandiri. Inovasi ini mendukung efisiensi komunikasi internal, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, mempercepat adaptasi pegawai terhadap tugasnya, serta memperkuat budaya kerja paperless. Dengan demikian, penggunaan barcode menjadi solusi sederhana namun efektif dalam mendukung transformasi digital, peningkatan profesionalisme aparatur, dan penguatan tata kelola organisasi di Rutan Kelas IIA Pontianak.References
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pontianak.
Kusuma, M., Agus, A., & Pratama, R. Y. (2024). Pelaksanaan Digitalisasi dalam Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Nugroho, R. (2021). Transformasi Digital Sektor Publik di Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Nurhidayati. (2021). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 17(2), 145–158.
Pradana, M. R., & Nugroho, R. (2022). Pemanfaatan Website sebagai Media Pelayanan Informasi Publik pada Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 19(1), 55–68.
Saputra, A. (2023). Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara. Jurnal Administrasi Publik, 20(1), 85–97.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
