Problematika Pengaturan Hubungan Kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Sasak di Lombok Timur
- Authors
-
-
Fatimah Nur'aini
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Nareswari Anindya Hassya
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Satrya Aditya Nugraha
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Sasak, Lembaga Adat Desa, Bale Mediasi, Kepastian Hukum
- Abstract
- Sengketa waris adat Sasak di Kabupaten Lombok Timur melibatkan persoalan pembagian harta peninggalan, nilai-nilai adat, hubungan kekeluargaan, serta perlindungan hak ahli waris. Penyelesaiannya dapat melibatkan Lembaga Adat Desa (LAD) yang berperan menjaga nilai-nilai adat dan Bale Mediasi yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan fungsi dan hubungan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hubungan kewenangan antara LAD dan Bale Mediasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran serta penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Namun, pengaturan yang ada belum menjelaskan secara tegas pembagian fungsi, mekanisme koordinasi, dan prosedur rujukan perkara. Kesepakatan hasil musyawarah adat maupun mediasi juga tidak secara otomatis berkedudukan sebagai putusan pengadilan atau Akta Perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan koordinasi yang lebih jelas dengan tetap menghormati nilai adat Sasak dan melindungi hak seluruh ahli waris.
- References
-
Arham, Z., Haerani, R., & Rifai, A. (2025). Kajian yuridis terhadap ahli waris yang tidak dapat mengklaim haknya akibat keputusan tokoh adat mengenai penolakan hak waris berdasarkan lokasi kematian: Studi kasus di Desa Menemeng Lombok Tengah. Unizar Recht Journal, 4(2), 285–293. https://doi.org/10.36679/urj.v4i2.261
Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387
Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. Yuridika, 12(1), 1–16. https://doi.org/10.20473/ydk.v12i1.5769
Herlambang, R. N., Kurniawan, A. A. D. B., & Arif, S. A. M. (2026). Penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak Lombok. Jurnal Inovasi Global, 4 (6), 634–652. https://doi.org/10.58344/jig.v4i6.543
Ihsan, K. (2022). Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa di desa. Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 3(2).
Jailani, M., Mualifah, & Faaisal, M. (2023). Analisis penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasar hukum adat sebagai jaminan perlindungan hak masyarakat adat di Pulau Lombok. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 10–21. https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1516
Mahardika, H., Asmara, M. G., & Risnain, M. (2022). Pelaksanaan penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat di Kabupaten Lombok Utara. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(4).
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar (Edisi ke-5, Cetakan ke-3). Liberty Yogyakarta.
Muhammad, M. (2022). Inheritance dispute settlement through mediation with the “Bale Mediasi” of East Lombok. Law Research Review Quarterly, 8 (4). https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.61691
Mujib, L. S. (2019). Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 19(1).
Munir, Z. A. (2022). Analysis of patterns for inheritance dispute settlement in the tradition of Sasak community in Lombok. Mazahib, 20 (2), 225 –250. https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3774
Munir, Z. A. (2023). Wealth distribution among Sasak communities through inheritance: A quest for justice. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(3), 1627–1642. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.10835
Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 13–15. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Downloads
- Published
- 2026-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Stevani Valencia, Anne Gunawati, Dede Agus, ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN INFORMASI OLEH PELAKU USAHA PENITIPAN HEWAN PELIHARAAN TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI TEMPAT PENITIPAN HEWAN MENGHOUSE KECAMATAN WARINGINKURUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Aulia Ananda Putri, PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN KONSUMEN ATAS PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DI RESTORAN KOTA TANGERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triana Justitia Mahardeka, Sandi Nurhertiyadi, Hitalis Valesipa, FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN CIREBON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Mutiara Natasya, KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKANG KERESAHAN PUBLIK: ANALISIS YURIDIS NORMATIF KASUS FOTO POCONG REKAYASA DI JEMBER DAN BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Titin Mustika, Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, FAKTOR PENYEBAB ANAK YANG AWALNYA KORBAN BERALIH MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Coernia Sari Sahast, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Firganefi, Emilia Susanti, UPAYA MEDIASI NON PENAL TERHADAP TINDAKAN PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septrian Azeri, Edra Satmaidi, Ilham Kurniawan Ardi, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU DAN PILKADA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riris Rismawati, Maitan Citra Lestari, Devi Alika Avrilia, Hilda Intan Rahmadan, Irawan Hadi Wiranata, STRATEGI MENJAGA KETAHANAN NASIONAL MELALUI PELESTARIAN BUDAYA DI SANGGAR TARI SEKAR MAYANG DESA DONGKO PADA ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reven Saputra, BATAS PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR ATAS IURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA ASET YANG DIKELUARKAN DARI HARTA PAILIT: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.