Problematika Pengaturan Hubungan Kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Sasak di Lombok Timur
- Authors
-
-
Fatimah Nur'aini
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Nareswari Anindya Hassya
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Satrya Aditya Nugraha
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Sasak, Lembaga Adat Desa, Bale Mediasi, Kepastian Hukum
- Abstract
- Sengketa waris adat Sasak di Kabupaten Lombok Timur melibatkan persoalan pembagian harta peninggalan, nilai-nilai adat, hubungan kekeluargaan, serta perlindungan hak ahli waris. Penyelesaiannya dapat melibatkan Lembaga Adat Desa (LAD) yang berperan menjaga nilai-nilai adat dan Bale Mediasi yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan fungsi dan hubungan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hubungan kewenangan antara LAD dan Bale Mediasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran serta penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Namun, pengaturan yang ada belum menjelaskan secara tegas pembagian fungsi, mekanisme koordinasi, dan prosedur rujukan perkara. Kesepakatan hasil musyawarah adat maupun mediasi juga tidak secara otomatis berkedudukan sebagai putusan pengadilan atau Akta Perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan koordinasi yang lebih jelas dengan tetap menghormati nilai adat Sasak dan melindungi hak seluruh ahli waris.
- References
-
Arham, Z., Haerani, R., & Rifai, A. (2025). Kajian yuridis terhadap ahli waris yang tidak dapat mengklaim haknya akibat keputusan tokoh adat mengenai penolakan hak waris berdasarkan lokasi kematian: Studi kasus di Desa Menemeng Lombok Tengah. Unizar Recht Journal, 4(2), 285–293. https://doi.org/10.36679/urj.v4i2.261
Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387
Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. Yuridika, 12(1), 1–16. https://doi.org/10.20473/ydk.v12i1.5769
Herlambang, R. N., Kurniawan, A. A. D. B., & Arif, S. A. M. (2026). Penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak Lombok. Jurnal Inovasi Global, 4 (6), 634–652. https://doi.org/10.58344/jig.v4i6.543
Ihsan, K. (2022). Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa di desa. Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 3(2).
Jailani, M., Mualifah, & Faaisal, M. (2023). Analisis penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasar hukum adat sebagai jaminan perlindungan hak masyarakat adat di Pulau Lombok. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 10–21. https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1516
Mahardika, H., Asmara, M. G., & Risnain, M. (2022). Pelaksanaan penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat di Kabupaten Lombok Utara. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(4).
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar (Edisi ke-5, Cetakan ke-3). Liberty Yogyakarta.
Muhammad, M. (2022). Inheritance dispute settlement through mediation with the “Bale Mediasi” of East Lombok. Law Research Review Quarterly, 8 (4). https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.61691
Mujib, L. S. (2019). Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 19(1).
Munir, Z. A. (2022). Analysis of patterns for inheritance dispute settlement in the tradition of Sasak community in Lombok. Mazahib, 20 (2), 225 –250. https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3774
Munir, Z. A. (2023). Wealth distribution among Sasak communities through inheritance: A quest for justice. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(3), 1627–1642. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.10835
Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 13–15. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Downloads
- Published
- 2026-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Albert Andre Saturnus, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Setia Putra, Hamzah Arridho, Anjani Syafira Arbie Widarsono, May Syarah, Najwa Putri Andanil, Nurtri Sarimayu, ANALISIS PERAN PT. JASA RAHARJA WILAYAH RIAU DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Putri Defi, KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SELAKU PENJAMIN KEBENDAAN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abimanyu Kukuh Harsono, TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN GOLDEN VISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasuandi, BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TAMBANG TIMAH TANPA IZIN DI BANGKA BELITUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eric Friedric Sianturi, Hudi Yusuf, Optimalisasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrah Putri Salsabila, Rafalinna Oktatia, Oci Senjaya, Antara Das Sollen dan Das Sein: Kajian Kriminologi terhadap Residivisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, José Boavida Simões, MELAMPAUI FORMALISME HUKUM: PENDEKATAN POLITIK HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.