Upaya Penyempurnaan Pengaturan Hukum Mengenai Persampahan di Kota Ambon: Kajian Kualitatif atas Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015
- Authors
-
-
Ari Mony
Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji AmbonAuthor
-
- Keywords:
- penyempurnaan hukum, pengelolaan sampah, peraturan daerah, Kota Ambon, kualitatif
- Abstract
- Persoalan sampah di Kota Ambon terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi, sementara pengaturan hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, masih menyisakan sejumlah persoalan yuridis dan implementatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya penyempurnaan pengaturan hukum persampahan di Kota Ambon. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus berbasis hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyempurnaan pengaturan perlu ditempuh melalui: (1) harmonisasi norma Perda dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama terkait klasifikasi dan pemilahan sampah; (2) penguatan sistem sanksi, baik administratif maupun pidana, beserta mekanisme penegakannya; (3) penyempurnaan pengaturan kelembagaan, perizinan, dan sarana prasarana; (4) peningkatan partisipasi masyarakat serta insentif dan disinsentif; dan (5) pembentukan dan sinkronisasi peraturan pelaksana, termasuk Perda tentang pengelolaan sampah spesifik. Dalam perspektif hukum Islam, penyempurnaan tersebut sejalan dengan prinsip maslahah dan upaya menjaga lingkungan (hifz al-bi'ah) sebagai bagian dari tujuan syariat.
- References
-
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan perubahannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 311).
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah.
Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam Memberikan Akses Pelayanan Publik kepada Masyarakat Batumerah Atas Kecamatan Sirimau. Jurnal Fikratuna, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 54 dst. IAIN Ambon.
Konflik Norma dalam Pengaturan Pasal 27 huruf f Perda Nomor 11 Tahun 2015 dengan Pasal 17 PP Nomor 81 Tahun 2012. Jurnal Tatohi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Sanksi terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah. Saniri, Vol. 4, No. 1, November 2023, hlm. 25-34. e-ISSN 2774-1850. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
Jurnal Aplikasi Administrasi (JAA), ISAS, kajian retribusi persampahan/kebersihan Kota Ambon.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Raisa Alifia Nur Azizah, Dede Agus, Efriyanto, TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN BNR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Triwanto, Imam Al Ghozali Hide Wulakada, REKONSTRUKSI PENGAKUAN LIVING LAW DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL: PARAMETER VERIFIKASI DAN DESAIN PERATURAN PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahlan, Supriatna, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rafif Al Rabani, Hudi Yusuf, URGENSI PENERAPAN ASAS UNIVERSALITAS DAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME LINTAS BATAS MENURUT KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Deni Saputra, PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PADA PENETAPAN JOINT CUSTODY DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Anabelle Orina, Lovetara Felincia, Fiola Aurelia Chandra, Kyara Angelic Sofian, Valentino Tan, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF JAKSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tasfia Rahil Suherman, Derry Maya, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.