DAMPAK EKONOMI PENERTIBAN TANAH TELANTAR OLEH BPN JATIM TERHADAP OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
- Authors
-
-
Nazwa Putri Alira
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor -
Hanim Masfufatin
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor -
Djulaeka
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo MaduraAuthor
-
- Keywords:
- tanah telantar, PBB-P2, BPHTB, pajak daerah, BPN Jawa Timur
- Abstract
- Penertiban tanah telantar dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan PBB-P2 dan BPHTB sejak berlakunya UU HKPD sepenuhnya menjadi pajak kabupaten/kota. Artikel ini mengkaji implikasi penertiban tanah telantar oleh BPN Jawa Timur terhadap penerimaan kedua pajak tersebut, serta kendala dan solusi hukumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi simulasi hipotetis. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari 485 bidang tanah terindikasi telantar sejak 2010, hanya sekitar 45 bidang yang ditetapkan telantar, sehingga dampak fiskal langsung masih terbatas. Pengaruh terhadap PBB-P2 muncul melalui pemutakhiran data dan NJOP, peralihan subjek pajak, dan tunggakan, sedangkan BPHTB timbul satu kali pada pendayagunaan tanah. Kendala utama meliputi data yang belum terintegrasi, sengketa, dan transisi regulasi. Penertiban merupakan instrumen penataan tanah yang berdampak fiskal secara tidak langsung.
- References
-
Asmarani, N. G. C. (2024, 3 April). Apa itu PBB-P2 dalam UU HKPD? DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/literasi/kamus/1801753/apa-itu-pbb-p2-dalam-uu-hkpd
Bisnis.com. (2025). Istana soal tanah HGB & HGU terlantar diambil negara: Ada peringatan 3 kali. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250716/47/1893778/istana-soal-tanah-hgb-hgu-terlantar-diambil-negara-ada-peringatan-3-kali
CNBC Indonesia. (2025). Tanah terlantar 2 tahun bakal diambil negara, petani sawit buka suara. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250810172553-4-656715/tanah-terlantar-2-tahun-bakal-diambil-negara-petani-sawit-buka-suara
DDTCNews. (2024, 31 Januari). Simak lagi, begini aturan baru pajak PBB-P2 sesuai UU HKPD. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1800258/simak-lagi-begini-aturan-baru-pajak-pbb-p2-sesuai-uu-hkpd
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). SERASI 12 materi: Pajak daerah dalam UU HKPD [Materi sosialisasi]. Kementerian Keuangan. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/09/SERASI-12-MATERI.pdf
Elbert. (2021). Analisa hukum atas tanah hak milik yang terlantar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Jurnal Hukum Adigama, 4(2). https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2619391
Hidayati. (2024). Penetapan nilai jual objek pajak PBB dan BPHTB di Kota Bogor. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan, 15(1).
Malang Post. (2025). BPN pastikan kepemilikan pribadi bukan kategori tanah terlantar. Malang Post. https://malang-post.com/2025/09/10/bpn-pastikan-kepemilikan-pribadi-bukan-kategori-tanah-terlantar/
Muamarah, H. S. (2022). Penentuan NJOP atas tanah yang berubah karena peristiwa alam. Jurnal Indonesia RICH, 3(2), 84–90. https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/download/47/34/205
Naufal. (2025). Sengketa penetapan tanah terlantar atas hak guna usaha nomor 18 PT Gunung Meranti Raya Plywood: Problematika transisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 ke Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021. Padjadjaran Law Review. https://search.crossref.org/search/works?q=Sengketa+Penetapan+Tanah+Terlantar+atas+Hak+Guna+Usaha
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Penilaian PBB-P2.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.
Retnowati. (2018). Perlindungan hukum pemilik hak atas tanah yang terindikasi terlantar. Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan. http://repository.narotama.ac.id/1159/20/4484-Article%20Text-16021-1-10-20220118.pdf
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Erlangga Ferdian, Abdul Aziz Naufal Al Farizi, Vito Herwono Adi, Yusril Samudin, RASIONALITAS ARGUMENTASI HUKUM PERSPEKTIF ROBERT ALEXY MELALUI DISKURSUS DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfarisi, Fadillah, Rizki Andini, Diva Utami Azura, Shintia Ronauli Br Simare Mare, Rama Arjuna Putra, Harmonisasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Peran, Kendala, dan Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nurhandayani, Grace Measy Sobari, Adit Tia Ramadanu, Nandang Kusnadi, PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rismayana Salsa Amini, Bayu Prasetyo, Sunariyo, ANALISIS HUKUM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANAK TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eko Yudiyanto, Basyarudin, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS PROSES TINDAK PIDANA KASUS JUDI ONLINE) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Saira Shabrina, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PENUMPANG DAN PEMILIK USAHA KAPAL LONGBOAT DI KOTA BANGUN: STUDI PRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jelita Jana Pertiwi, Dewi Hayati, Fara Nufarita Minggustin, MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: KEADILAN DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Zaki Munandar, Dimasrizal, M. Wira Anshori, Ian Pasaribu, EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK: STUDI KASUS DPRD KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Nursyabilla, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PENUMPANG DAN PENYEDIA JASA TRAVEL DI ISLAMIC CENTER KOTA SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.