Perbandingan Klasifikasi Harta Waris Adat dalam Adat Minangkabau dan Adat Papua Suku Mee
- Authors
-
-
Yeremia Silitonga
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Andrian Maulana
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Johannes Manik
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Klasifikasi Harta Waris, Minangkabau, Papua, Suku Mee
- Abstract
- Hukum waris adat di Indonesia tidak seragam karena tumbuh dari sistem kekerabatan masing-masing masyarakat hukum adat. Penelitian ini membandingkan klasifikasi harta waris dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dengan adat Papua suku Mee yang menganut sistem patrilineal. Dengan metode penelitian hukum normatif berbasis bahan pustaka, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Minangkabau membedakan warisan menjadi sako berupa gelar adat dan pusako yang terdiri atas pusako tinggi yang bersifat kolektif dan tidak dapat dibagi, serta pusako rendah yang bersifat individual dan dibagi menurut hukum waris Islam. Suku Mee menggolongkan harta waris menjadi harta adat pokok (komunal), harta simbolis dan sakral, serta harta pencarian, dengan prioritas pada ahli waris laki-laki. Kedua sistem berbeda dalam garis keturunan, kedudukan perempuan, dan dasar klasifikasi harta, tetapi sama-sama mengenal harta komunal, harta individual, dan harta bernilai adat. Temuan mengenai Papua terbatas pada suku Mee dan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh suku di Papua.
- References
-
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28 Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
Ahmad, Martinus, Adi Nur Rohman, dan Sugeng. “Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Dalam Pendekatan Hukum Waris Indonesia.” Journal of Law and Security Studies 3, no. 1 (2026).
Eric. “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan dalam Masyarakat Minangkabau.” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 3, no. 1 (2019).
Hamid D, Kasim Abdul. “Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2016).
Hasmiyati, Cut, et al. “Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah.” Locus Journal of Academic Literature Review 4, no. 7 (2025).
Kunto Dewandaru, Hilarius, et al. “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua.” Notarius 13, no. 1 (2012).
Murniwati, Rahmi. “Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam.” UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 1 (2023).
Winstar, Yelia Nathassa. “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau.” Jurnal Hukum & Pembangunan 37, no. 2 (2026).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nur Azizah Retno Ariyanti, Nanda Sonia Salsabila, Mada Yasir Sidiq, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL: ANALISIS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aalya Zhafira Salsabila, Zayyan Nadia Falahi, Jessica Eva Agustia, KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA: ANTARA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG DAN MUSYAWARAH KELUARGA ADAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Abdan Mukti Widodo, Aditya Alif Hermawan, Anggara Kautsar Puru D G, KEDUDUKAN TANAH WARIS ADAT TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Athma Anna Salsabila, Rosalinda Elsina Latumahina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zaid Abdillah, HAM dalam Bingkai Multikultural: Konflik Hutan Adat Suku Dayak Benuaq di Muara Tae, Kutai Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dodi Adha Fauzi, Isnela Tuharea, Gozi Rumain, HARTA PINANGAN (HARTA MAHAR) DALAM PERKAWINAN ADAT NEGERI TENGATENGA KABUPATEN MALUKU TENGAH: ANALISIS MAZHAB HANAFI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.