Perbandingan Klasifikasi Harta Waris Adat dalam Adat Minangkabau dan Adat Papua Suku Mee
- Authors
-
-
Yeremia Silitonga
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Andrian Maulana
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Johannes Manik
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Klasifikasi Harta Waris, Minangkabau, Papua, Suku Mee
- Abstract
- Hukum waris adat di Indonesia tidak seragam karena tumbuh dari sistem kekerabatan masing-masing masyarakat hukum adat. Penelitian ini membandingkan klasifikasi harta waris dalam adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal dengan adat Papua suku Mee yang menganut sistem patrilineal. Dengan metode penelitian hukum normatif berbasis bahan pustaka, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Minangkabau membedakan warisan menjadi sako berupa gelar adat dan pusako yang terdiri atas pusako tinggi yang bersifat kolektif dan tidak dapat dibagi, serta pusako rendah yang bersifat individual dan dibagi menurut hukum waris Islam. Suku Mee menggolongkan harta waris menjadi harta adat pokok (komunal), harta simbolis dan sakral, serta harta pencarian, dengan prioritas pada ahli waris laki-laki. Kedua sistem berbeda dalam garis keturunan, kedudukan perempuan, dan dasar klasifikasi harta, tetapi sama-sama mengenal harta komunal, harta individual, dan harta bernilai adat. Temuan mengenai Papua terbatas pada suku Mee dan tidak dapat digeneralisasi pada seluruh suku di Papua.
- References
-
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 28 Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Papua
Ahmad, Martinus, Adi Nur Rohman, dan Sugeng. “Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Dalam Pendekatan Hukum Waris Indonesia.” Journal of Law and Security Studies 3, no. 1 (2026).
Eric. “Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Warisan dalam Masyarakat Minangkabau.” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 3, no. 1 (2019).
Hamid D, Kasim Abdul. “Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 1 (2016).
Hasmiyati, Cut, et al. “Pembagian Warisan Ditinjau Dari Adat Suku Mee di Papua Tengah.” Locus Journal of Academic Literature Review 4, no. 7 (2025).
Kunto Dewandaru, Hilarius, et al. “Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua.” Notarius 13, no. 1 (2012).
Murniwati, Rahmi. “Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau dari Hukum Waris Islam.” UNES Journal of Swara Justisia 7, no. 1 (2023).
Winstar, Yelia Nathassa. “Pelaksanaan Dua Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Adat Minangkabau.” Jurnal Hukum & Pembangunan 37, no. 2 (2026).
- Downloads
- Published
- 2026-11-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Joseph William, PENYUSUNAN PERJANJIAN LISENSI MEREK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Joseph William, Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum dalam Pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azzahra Farras Suniyyah, KEDUDUKAN DAN FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Deni Saputra, PENERAPAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP RATIO DECIDENDI HAKIM PADA PENETAPAN JOINT CUSTODY DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sovie Atika Sari, Made Agni Wachyuni, Komang Maria Selsina, Nazwa Aurelia Rosa, Shiren Valentin, IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM MELALUI PENYUSUNAN KLAUSULA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA BISNIS DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tasfia Rahil Suherman, Derry Maya, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK PASCA UU TPKS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Subkhan, Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Rekrutmen Gangster oleh Anak di Bawah Umur (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Anak) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.