KONSTRUKSI SOSIAL NIKAH MISYAR DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM
- Authors
-
-
Leila Navisa Rabbaniyah
Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam IndonesiaAuthor -
Mukhsin Achmad
Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Nikah Misyar, Konstruksi Sosial, Living Law, Pluralisme Hukum, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Perempuan dan Anak
- Abstract
- Nikah misyar, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat tetapi istri secara sukarela melepaskan sebagian haknya seperti nafkah dan tempat tinggal, mulai menjadi perbincangan dalam masyarakat muslim Indonesia, namun belum memiliki kategori hukum tersendiri. Artikel ini menganalisis bagaimana nikah misyar dikonstruksikan secara sosial dan bagaimana konstruksi tersebut berinteraksi dengan hukum Islam dan hukum negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sosio-legal berbasis kepustakaan dengan sumber primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan karya teoretik. Sumber sekundernya berupa artikel ilmiah terbaru. Data dianalisis secara tematik melalui tiga momen konstruksi sosial (eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi) dan tiga tatanan normatif, yaitu hukum Islam, hukum negara, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini terbentuk dari kepentingan laki-laki dan perempuan di tengah perubahan peran gender dan kemandirian ekonomi perempuan, memperoleh legitimasi melalui otoritas fikih yang beragam dan perantara informal, sedangkan negara belum mengaturnya secara khusus, dan melahirkan kerentanan hukum bagi istri dan anak apabila pelepasan hak tidak terdokumentasi dan perkawinan tidak tercatat. Dalam kerangka living law dan pluralisme hukum, nikah misyar berada di ruang abu-abu karena ketiga tatanan saling mengunci. Artikel ini merekomendasikan perlindungan preventif (pencegahan), protektif (perlindungan), dan korektif (pemulihan) yang menekankan pada kepastian pencatatan, kejelasan dan kesukarelaan pelepasan hak, dan ketersediaan bukti hukum bagi perempuan dan anak.
- References
-
Agung Tri Nugroho. Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis. 1, no. 1 (2019).
Ahmad Auri Aji Zarianto, Nadhira Wahyu Adityarani. Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich). 2, no. 3 (2025).
Al Mas’udah. Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam. 1, no. 1 (2023).
Aldi Adriyansah, Hambari, Syarifah Gustiawati Mukri. The Legal Position and Legal Implications of Siri (Unregistered) Marriage Following the Enactment of Law Number 1 of 2023 (New Penal Code): A Review from the Perspective of Maqashid Syari’ah. 14, no. 1 (2026).
Hanifah Dwi Jayanti. 'Bedah Pasal 402 KUHP Baru, Pakar Tekankan Aspek Ibadah dalam Perkawinan.' Hukumonline.com, 15 Januari 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/bedah-pasal-402-kuhp-baru--pakar-tekankan-aspek-ibadah-dalam-perkawinan-lt6968d925becbb/.
Haris Habibi, Ismaidar, Abdul Rahman Maulanan Siregar, Khairuddin Siregar, Jhoni Muda Pratama Barus, Medi Islamta Sembiring, Doni Sabda Tanjung. Reformulasi Living Law dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tantangannya terhadap Asas Legalitas. 5, no. 2 (2026).
Ismanul Fajri, Helmi Basri, Arisman. Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqashid Al-Syari’ah. 4, no. 1 (2023).
Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Buku I Hukum Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6 Tentang Kewajiban Pencatatan Perkawinan.
Lulu Ul Jannah, Inna Fauziatal Ngazizah, Abdurrohman Kasdi. Social Legitimacy versus State Legal Certainty: The Dialectics of Kiai Marriages as Living Law in Dusun Pondok Asem, Kertasemaya, Indramayu. 2026.
Malinda Hafizaturrizqo Amania dan Gusti Muzainah. Review Of The Marriage Law On Wahbah Zuhaili’s Views On Misyar Marriage. 7, no. 2 (2023).
Mariani. Nikah Misyar Perspective Of Women And Child Protection Law. 9, no. 2 (2025).
Mhd. Ilham Armi dan Nurhayati. Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Nafkah Dalam Nikah Misyar. 8, no. 1 (2023).
Muhammad Latif Fauzi. Administrative Transgression And Judicial Discretion For The Sake Of Citizens Rights The Legalisation of Unregistered Marriages in Indonesia. 16, no. 2 (2023).
Musdalifah, Hamzah Hasan, Muhammad Shuhufi. Nikah Misyar Perspektif Fikih Kontemporer. 12, no. 1 (2025).
Nasiri, Lia Istifhama, Zuman Malaka, Achmad Achmad, Lailatu Zahroh. Misyar Marriage and Women’s Autonomy in Muslim Countries: A Maqashid al-Usrah Perspective. 18, no. 1 (2026).
Nasiri, Sahri, Mutmainah, Muhammad Amin Khalil, Ahmad Fadhail Ramadhan. Continuity and Change in Islamic Law: Debates Among Nahdlatul Ulama Scholars on Misyār Marriage and Its Legal Dynamics in East Java. 6, no. 2 (2025).
Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan ini diperkuat dengan prinsip bahwa suami-istri memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.
Pramai Shella Arinda Putri J, Yandri Radli Anadi, Nurdeng Deuraseh. The Phenomenon of Development Misyar Marriage from the Perspective of Islamic Law and Human Rights. 15, no. 1 (2023).
- Downloads
- Published
- 2026-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Fikri Adhi Ardani, Dinda Dwi Noverina, DISPARITAS REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 SKALA PENDIDIKAN: URGENSI INTEGRASI GREEN CHEMISTRY SEBAGAI INSTRUMEN KEPATUHAN HUKUM PREVENTIF DI LABORATORIUM SMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Afiq Alfi Fairuz Sudirman, Tenri Dzulqaidah Nur, Nur Aprilia Umar, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisrina Azzahra, Hudi Yusuf, KUALIFIKASI PERUNDUNGAN (BULLYING) FISIK SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 466 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jelita Jana Pertiwi, Dewi Hayati, Fara Nufarita Minggustin, MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: KEADILAN DAN DEMOKRASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vrilliana Mikha Immanuela, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL FISIK DI KRL COMMUTER LINE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ananta Ilhamsyah Zulkarnain, Elly Kurnia Agustin, Emiru Shaqr El Haq, TUMPANG TINDIH KEWENANGAN PENYIDIKAN KORUPSI ANTARA KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN: SEBUAH ANOMALI DI TENGAH KEBERADAAN KPK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putri Ayu Welani, KEABSAHAN PERSETUJUAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSUL PERPANJANGAN OTOMATIS DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN DIGITAL BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Violita Nyimas Ajeng Septiani, Nadya Aulia Ramadhani, Mohammad Mahdy Fahrezy, KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.